Melawan Pencemaran TPA, Langkah Hukum Warga Pasirbajing Tunjuk Advokat

Garut, Kabariku – Dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan yang semakin memprihatinkan di tempat pembuangan akhir (TPA) Pasirbajing, seorang warga, Ateng Sujana, S.Sos., seorang tokoh aktivis sekaligus Koordinator Pemerhati Lingkungan Kabupaten Garut, mengambil langkah konkret dengan melalui jalur hukum.

Pihaknya menunjuk Dadan Nugraha, S.H., sebagai kuasa hukumnya untuk menangani permasalahan tersebut.

“Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dan mendorong perbaikan lingkungan yang lebih baik,” kata Ateng, Selasa (21/01/2025).

Kasus ini menjadi sorotan publik dan mengundang keprihatinan akan kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan di wilayah tersebut.

Sementara itu, menurut Dadan, TPA beresiko pada pencemaran air. Apalagi ditambah dengan peristiwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Garut dengan nomor HK O3/ 1970. 1-DLH/XI/ 2024 dan Nomor 100.3.7/2244/DLH, tertanggal pada hari kamis tanggal 14 Desember, tahun 2024 lalu.

“TPA seringkali menjadi sumber utama pencemaran air. Limbah cair yang dihasilkan TPA, yang dikenal sebagai air lindi, mengandung berbagai zat berbahaya seperti logam berat, bakteri, dan zat organik yang dapat mencemari tanah dan perairan di sekitarnya,” jelas Dadan.

TPA Pasirbajing, Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini, bukan hanya tempat pembuangan sampah, tetapi juga diduga menjadi ancaman bagi kesehatan dan kehidupan warga sekitar.

Dampak Pencemaran Air oleh TPA, Dadan menjelaskan, pertama, mencemari sumber air minum: Air lindi yang merembes ke tanah dapat mencemari sumber air tanah yang digunakan untuk konsumsi.

Kedua, Bisa Membunuh makhluk hidup di perairan: Zat-zat beracun dalam air lindi dapat membunuh ikan, tumbuhan air, dan organisme lainnya.

Ketiga, mempengaruhi kualitas air untuk pertanian: Air yang tercemar dapat membuat tanah tidak subur dan tanaman menjadi kerdil atau mati.

Dan, menyebabkan penyakit: Konsumsi air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, kolera, dan hepatitis.

“Dengan demikian, kita akan mengambil langkah hukum seperti gugatan, misalkan Gugatan Class action, Gugatan Citizen law swit, Gugatan PMH dan bisa saja gugatan administrasi melalui PTUN, atau nanti lihat kekuatan Bukti buktinya,” ungkapnya.

Sambil berjalan, kata Dadan, pihaknya akan meteliti untuk pengaduan dugaan tindak pidana lingkungan.

“Ini mungkin bisa saja dilakukan atau bisa saja ada dugaan kongkalikong yang diduga melibatkan para penyelenggara negara (ASN) dalam suksesi PKS tersebut,” cetusnya.

Menurutnya, hal ini patut untuk diselidiki, untuk dipelajari formil dan materilnya untuk upaya dan langkah-langkah hukum untuk keadilan masyarakat khususnya baporzone Pasirbajing.

“Selain itu kita sebagai masyarakat harus tahu juga dong, terkait TPA pemerintah harus memiliki izin yang lengkap dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ucapnya.

Dadan menegaskan, perizinan ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan dengan benar dan tidak membahayakan lingkungan serta masyarakat sekitar.

“Kemudian perlunya kita tanyakan Perizinan yang biasanya diperlukan untuk mendirikan dan mengoperasikan TPA,” lanjut dia.

Mendirikan dan pengoperasian TPA dimaksud meliputi:

Izin Lingkungan

Ini adalah izin utama yang wajib dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

Proses perizinan lingkungan melibatkan analisis dampak lingkungan (Amdal) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan).

“Nanti kita tanyakan, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jika ada bangunan yang akan didirikan di area TPA, maka IMB juga diperlukan,” jelasnya.

Izin Operasional

Izin ini diberikan setelah semua persyaratan administratif dan teknis terpenuhi, termasuk kelayakan teknis TPA. Dan atau Izin-izin lain, tergantung pada peraturan daerah setempat, yang memungkinkan ada izin tambahan yang diperlukan.

Seperti izin dari Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, lalu Proses perizinan TPA umumnya melibatkan beberapa tahap, seperti menyusun rencana pengelolaan TPA yang meliputi lokasi, kapasitas, teknologi yang digunakan, dan sistem pengelolaan limbah.

“Pengumpulan data, apakah melakukan survei lingkungan dan sosial untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis dampak lingkungan. Penyusunan dokumen, seperti dokumen Amdal atau UKL-UPL, serta dokumen perizinan lainnya,” bebernya.

Dadan pun mempertanyakan, apakah Pemkab sudah mengkonsultasikan kepada masyarakat? Melakukan konsultasi dengan masyarakat sekitar untuk mendapatkan masukan dan informasi.

Selanjutnya, evaluasi instansi terkait terkait dokumen perizinan dan melakukan tinjauan lapangan dan sebagainya.

“Untuk tahap awal langkah langkah hukum kita, kita somasi dulu kepada para pihak salah satunya PJ Bupati Kabupaten Garut, PJ Kabupaten Bandung dan PJ Gubernur. Kita tunggu saja yaa, langkah-langkahnya,” tuntas Dadan.***

Red/K.101