Garut, Kabariku- Menanggapi berita terkait diduga terjadi kecurangan Pemilu di Kabupaten Garut pada tanggal 16 februari 2024 di salah satu media berjudul “SDR: Diduga Terjadi Kecurangan Terhadap Pemilu di Garut, Oknum Anggota Bawaslu Kabupaten Garut Akan Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum”.
Sampai saat ini belum terbukti dan tidak terdengar bagaimana kelanjutannya. Berita tersebut sudah dibaca oleh ribuan pembaca, Hal ini sangat disayangkan oleh Bayu, Advokat Muda Garut.
“Bahwa pernyataan Hari Purwanto selaku Direktur Studi Demokrasi Rakyat ini berpotensi melakukan pencemaran nama baik terhadap penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu Kabupaten Garut dan melakukan kebohongan terhadap publik,” kata Bayu. Senin (7/4/2024).
Seperti yang diberitakan bahwa modusnya kecurangan Pemilu di Kabupaten Garut dengan mengganti angka C1 hasil di setiap KPPS di hampir 42 kecamatan di Garut khususnya Garut Selatan dimana sebagian besar kecamatan dan TPS tidak terkoneksi internet sehingga terjadi penundaan upload C1 ke Sistem Rekapitulasi KPU.
Menurut Bayu, apa yg telah disampaikan oleh Hari Purwanto sebagai Direktur SDR harus dipertanggungjawabkan karena diduga dapat melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya: Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU No. 1/1946); Pasal 28 ayat (1) jo 45A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Apabila tidak dapat membuktikan apa yang telah disampaikan oleh Hari Purwanto tersebut akan dilakukan upaya hukum dan termasuk untuk membongkar bentuk-bentuk dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi di Kabupaten Garut khususnya dan Jawa Barat pada umumnya,” tandas Bayu.***
Red/K.101
Baca Juga :
Discussion about this post