Jakarta, Kabariku- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Firli Bahuri menyatakan dirinya merevisi atau melakukan perbaikan pada surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK yang telah diserahkan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Adapun surat pengunduran diri itu pertama kali diserahkan Firli kepada Presiden Jokowi ada Kamis, 21 Desember 2023.
Surat pengunduran diri Firli Bahuri itu tidak dapat diproses, sebab dalam suratnya menyampaikan permintaan untuk diberhentikan dan tidak diperpanjang masa jabatan dari pimpinan KPK, sebagai ketua merangkap anggota.
“Seperti telah saya sampaikan pada hari Kamis kemarin (21/12), bahwa telah menggenapkan 4 tahun tugas saya selaku ketua KPK dan saya menyatakan berhenti dan tidak ingin diperpanjang masa jabatan sebagai Ketua KPK merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi,” ucap Firli dalam keterangannya, Selasa (27/12/2023) malam.
Firli menjelaskan, Pada hari Jumat kemarin (22/12) pukul 15.56 WIB, dirinya mendapat informasi bahwa surat tersebut tidak dapat diproses dengan pertimbangan tidak sesuai dengan isi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Dalam pasal tersebut mengatur bahwa Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena: meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, melakukan perbuatan tercela, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.
Kemudian, berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
Selanjutnya, kata Firli, pada hari jumat tgl 22 desember 2023 pukul 18.35 WIB, pihaknya menerima surat jawaban dari Mensesneg tentang Tanggapan atas Pemberitahuan Berhenti dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tahun 2019-2024.
“Pada pokoknya menyampaikan bahwa permohonan saya kepada Presiden RI untuk memproses pemberhentian dengan hormat
dari jabatan Ketua KPK masa jabatan 2019-2024 tidak dapat diproses lebih lanjut mengingat pemberitahuan/pernyataan berhenti bukan merupakan salah satu syarat pemberhentian Pimpinan KPK,” terangnya.
Atas dasar iti Firli melakukan perbaikan atas suratnya dan menyatakan mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK (Ketua merangkap Anggota komisi pemberantasan korupsi).
“Saya berharap dengan surat pengunduran diri saya, proses pemberhentian saya sebagai Pimpinan KPK (Ketua merangkap Anggota) dapat berjalan lancar karena pengunduran diri saya telah saya sesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 UU 30/2002 terkait syarat pemberhentian pimpinan KPK,” ungkap Firli.
Adapun surat pengunduran diri Firli Bahuri dari pimpinan KPK, sebagai ketua merangkap anggota telah disampaikan kepada Mensesneg, pada Sabtu tanggal 23 Desember 2023.
“Selanjutnya saya menunggu arahan dan keputusan Presiden, terima kasih,” tutup Firli.***
Red/K.101
Discussion about this post