Jakarta, Kabariku- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan soal masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun pemohon gugatan ini adalah Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Christophorus Harno.
“Pokok permohonan para pemohon kabur, seandainya tidak kabur, quad non permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Amar putusan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).
Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini bahwa permohonan MAKI tidak dapat diterima, maka Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98) berpendapat bahwa perdebatan masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi 5 Tahun, berakhir.
“Sudah tidak ada lagi keraguan dan tafsir yang berbeda terhadap putusan MK Nomor 112/PUU/XXX-2022 bahwa putusan tersebut berlaku juga bagi Pimpinan KPK saat ini,” tegas Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98. Selasa (15/8/2023).
SIAGA 98 mengapresiasi permohonan MAKI tersebut, untuk memperjelas dan mempertegas bahwa masa jabatan pimpinan KPK juga berlaku bagi Pimpinan KPK di era Firli Bahuri dkk.
SIAGA 98 optimis, Pimpinan KPK saat ini dapat bekerja profesional melanjutkan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan pimpinan KPK terdahulu sebagai satu kesatuan sistem dan kelembagaan dalam pemberantasan korupsi.
“Sebab, upaya pemberantasan korupsi tentu harus sistemik dan bersifat kelembagaan,” ucapnya.
Hasanuddin menambahkan, Pimpinan KPK saat ini harus ikut andil memastikan Capres-Cawapres Pemilu 2024 bersih dari tindak pidana korupsi.
“Selain memastikan Pemilu 2024 bersih dari politik uang baik yang dilakukan badan penyelenggara pemilu maupun politisinya,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, MAKI mengajukan uji materi terkait putusan MK yang mengabulkan uji materi masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari semula empat tahun menjadi lima tahun.
Gugatan MAKI tersebut lantaran MK mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat tahun menjadi lima tahun.
MK juga menyatakan syarat batas usia calon pimpinan KPK paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
MK dalam hal ini mengabulkan permohonan uji materi atau judicial review yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mempersoalkan Pasal 34 dan Pasal 29 huruf e UU KPK.
“Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam persidangan. Kamis (25/5/2023) lalu.***
Red/K.000
Discussion about this post