Jakarta, Kabariku- Aliansi Rakyat untuk Demokrasi merupakan aliansi rakyat menjaga demokrasi dengan mengawal Pemilu. Aliansi ini diinisiasi oleh ALDERA (Aliansi Demokrasi Rakyat), akan turut berpartisipasi melakukan perhitungan hasil Pemilu 2024.
Saat ini Indonesia tengah menyambut Pemilu Serentak 2024. Pengawalan Pemilu khususnya pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara menjadi sangat krusial, menuju penetapan hasil Pemilu. Berbagai kecurangan Pemilu dapat terjadi, dan karenanya perlu pengawalan ketat.
Ketua Dewan Pengurus Aldera, Teddy Wibisana mengatakan, lambatnya waktu perhitungan berpotensi menjadi celah timbulnya kecurangan. Karenanya waktu rekapitulasi dan pengumuman hasil diperoleh menjadi hal krusial dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
“Pemungutan dan Penghitungan Suara menjadi sangat krusial, menuju penetapan hasil Pemilu. Berbagai kecurangan Pemilu dapat terjadi, dan karenanya perlu pengawalan ketat,” ujar Teddy saat kegiatan deklarasi Kawal Pemilu 2024 untuk Demokrasi di Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Menurutnya, penetapan hasil Pemilu diatur dengan ketentuan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat dua puluh hari setelah hari pemungutan suara.
Sementara, KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat dua puluh lima hari setelah hari pemungutan suara.
Adapun hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat tiga puluh lima hari setelah hari pemungutan suara.
Hasil perhitungan Pemilu 2024 yang dipublikasikan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi nantinya akan menjadi pembanding dari rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami bukan penanding KPU, tapi kami menjadi pembanding. Menyamai lembaga resmi (KPU) tidak mungkin, tapi kami punya hasil yang sahih juga,” tegas Teddy.
Dikesmpatan yang sama, Sekretaris Umum Aldera, Dr. Valentina Sagala saat deklarasi mengatakan, semakin lama proses penghitungan suara, semakin besar risiko kecurangan.
Menurutnya, KPU disebut tidak dapat dengan cepat dan akurat mengumumkan dan menetapkan hasil Pemilu.
Bawaslu tidak mengumumkan hasil penghitungan suara, yang semestinya dapat ia lakukan. Hal itu berimbas tidak adanya pihak yang mengumumkan hasil Pemilu dengan cepat dan akurat.
“Padahal hasil Pemilu sudah bisa diketahui di setiap TPS hari itu juga, atau setidaknya H+1. Semua TPS sudah memiliki hasil Pemilu yang kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya yaitu rekapitulasi,” kata Valentina.
Atas hal tersebut, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi memandang pengawasan yang akurat dan cepat sangat diperlukan guna mendorong tidak adanya risiko kecurangan dalam penghitungan suara Pemilu.
Penghitungan suara semestinya bisa dilaksanakan dengan akurat dan cepat, dengan mendayagunakan sumber daya terbaik bangsa, dan segera diumumkan kepada rakyat.
“Sistem teknologi informasi seharusnya dapat digunakan untuk mempermudah penghitungan suara Pemilu. Untuk itu, kami dari Aldera menyediakan satu sistem pengumpulan, verifikasi dan input, rekapitulasi, dan perilisan hasil rekapitulasi suara Pemilu yang berbasis teknologi informasi ke website kami di jagatps.id,” ujar Valentina.
Valentina meyakini kerja menjaga demokrasi adalah kerja ideologis yang dikerjakan dengan gotong royong, kerja kolosal dan kerja kolaborasi.
“Untuk itu, kami mengajak seluruh elemen pejuangan demokrasi untuk terlibat dalam gerakan mengawal Pemilu 2024 untuk demokrasi,” ujar dia.
Deklarasi, Valentina menjelaskan, sengaja dibuat bertepatan dengan peringatan Revolusi Prancis yang diperingati pada tanggal 14 Juli. Peristiwa yang berlangsung di tahun 1979 itu menjadi tonggak terhapusnya absolutisme yang terjadi selama berabad-abad.
Kata Valentina, peristiwa itu menjadi momentum pengingat untuk mengajak semua pihak untuk berkolaborasi mengawal pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
“Kami yakin, pengumuman penghitungan dari penghitungan Pemilu 2024 bisa dilakukan secepat-cepatnya empat hari dan selambat-lambatnya tujuh hari dari hari pemungutan suara,” tegas Valentina.
Pihaknya meyakini, semangat besar agar Pemilu 2024 luber jurdil dan berintegritas, berkobar di hati banyak pihak, mulai dari masyarakat sipil, partai politik, jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan siapapun yang memperjuangkan demokrasi.
“Untuk itu, mari berkolaborasi. Kawal Pemilu 2024 untuk Demokrasi!,” tandasnya.***
Red/K.101
Berita Tayang juga di WartaPemilu
Discussion about this post