Jakarta, Kabariku- SIAGA 98 (Simpul Aktivis Angkatan 1998) menyampaikan permohonan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menindaklanjuti kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun yang sekarang ini menjadi perhatian publik.
Permohonan disampaikan SIAGA 98 lewat surat resmi Nomor: 01/TPK/04.2023 yang dikirimkan langsung ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Rabu (5/4/2023).
Bersamaan dengan surat permohonan tersebut, SIAGA 98 juga menyertakan satu dokumen flasdisk perihal Permohonan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Transaksi Mencurigakan Sebesar Rp. 349 Triliun di lingkup Kementerian Keuangan Republik Indonesia(Kemenkeu RI).
Surat dari SIAGA 98 telah diterima pihak KPK dengan tanda bukti penerimaan dalam surat berkop KPK, berstempel dan ditandatangani petugas penerima.
Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin yang mengajukan surat permohonan tersebut mengatakan, transaksi mencurigakan Rp349 triliun ini sudah saatnya ditindaklanjuti melalui prosedur hukum penindakan (penyelidikan) sehingga menjadi terang benderang peristiwanya.
“Khususnya terkait dugaan ada atau tidaknya keterlibatan penyelenggara negara di Kementerian Keuangan yang melakukan tindak pidana Korupsi (suap- gratifikasi) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” katanya usai melayangkan surat ke Gedung Merah Putih KPK.
Hasanuddin mengatakan, SIAGA 98 berharap KPK dapat segera berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rincian transaksi mencurigakan tersebut dan segera memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk kepentingan penyelidikan, dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
Hasanuddin menjelaskan, dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Mahfud MD merinci mengenai angka Rp 349 triliun yang membagi menjadi 3 klaster.
Yaitu, Transaksi Keuangan Mencurigakan Pegawai Kemenkeu Rp 35.548.999.231.280, Transaksi Keuangan Mencurigakan yang Diduga Melibatkan Pegawai Kemenkeu dan Pihak Lain Rp 53.821.874.839.410 dan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Kewenangan Kemenkeu Sebagai Penyidik TPA (Tindak Pidana Asal) dan TPPU (Pencucian Uang) yang Belum Diperoleh Data Keterlibatan Pegawai Kemenkeu Rp 260.503.313.432.306.
Dengan demikian totalnya Rp 349.874.187.504.061.
Hasanuddin mengatakan, transaksi mencurigakan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum, baik KPK, maupun POLRI dan KEJAGUNG RI, dan bukan lagi oleh Kementerian Keuangan.***
Red/K.103
Discussion about this post