JAKARTA, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka pemberi suap terkait pengurusan keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Sebagaimana telah diumumkan KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian mengamankan beberapa pihak.
“Setelah tim melakukan permintaan keterangan, verifikasi dan konfirmasi pada pihak dimaksud serta gelar perkara di internal KPK dihadiri pimpinan,” kata Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam konfernsi pers yang di gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Kamis (28/4/2022) dini hari.
Hadir dalam konferensi pers, Ketua KPK, Drs. Firli Bahuri, M.Si., dan Pimpinan Dr. Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA., Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan beberapa pejabat BPK lainnya.
Pada kesempatannya, Ketua KPK Firli Bahuri, menyampaikan, KPK diberikan amanah dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU no 19 2019, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
“Karena kerja keras dan hasil temuan KPK dalam memberantas korupsi, pada kegiatan OTT tim KPK mengamankan 12 orang di wilayah Bandung dan Bogor,” kata Firli.
Disebutkan, Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam (MA); Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah (IA); dan PPK pada Kasubag Keuangan Setda Kab. Bogor Rizki Taufik (RF).
“Dari pengumpulan keterangan saksi dan alat bukti, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga menetapkan tersangka di kasus tersebut,” kata Firli.
Dari 12 orang yang ditangkap itu, total ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, termasuk Bupati Bogor Ade Yasin.
“Berdasarkan keterangan dan bukti yang ada kita menemukan tersangka sebagai pemberi suap AY (Ade Yasin),” kata Ketua KPK.
Firli menyebut diduga Ade Yasin melakukan suap demi meraih WTP. Barang bukti berupa uang rupiah dengan total Rp 1.024.000.000 yang terdiri dari Rp 570.000.000 tunai dan uang di rekening bank dengan jumlah sekitar Rp 454.000.000, disita.
“AY selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018 s/d 2023 berkeinginan agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat,” kata Firli.
Selain itu, KPK juga menetapkan empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat yang menjadi tim auditor pemeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor.
Disebutkan empat penerima suap merupakan pegawai BPK perwakilan Jawa Barat yakni:
1. Anthon Merdiansyah (ATM), Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Kasub Auditor IV Jawa Barat 3 Pengendali Teknis);
2. Arko Mulawan (AM), Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Ketua Tim Audit Inter Kabupaten Bogor);
3. Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Pemeriksa); dan
4. Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR) selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Pemeriksa).
Ketua KPK merincikan kejadian, Kasus ini bermula dari keinginan Ade agar laporan keuangan Pemkab Bogor kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Ade sebelumnya mendapatkan laporan bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan bisa berdampak pada kesimpulan disclaimer. Ade pun meminta agar diupakan Pemkab Bogor kembali meraih predikat WTP.
Hal ini kemudian membuat anak buah Ade bergerak melakukan kongkalikong dengan auditor BPK Perwakilan Jawa Barat untuk memuluskan predikat WTP itu. Tim audtor sejak awal disusun dan dikondisikan hanya untuk memeriksa SKPD tertentu yang tak membuat laporan keuangan Pemkab Bogor jelek.
Namun, dalam pelaksanaan audit itu, SKPD yang diperiksa auditor BPK juga menemukan adanya kejanggalan dalam proyek pembangunan jalan di kawasan Pakansari senilai Rp 96,4 miliar di Dinas PUPR.
KPK memperkirakan nilai suap mencapai Rp 1,9 miliar dengan adanya pemberian uang mingguan selama proses pemeriksaan berlangsung dari bulan Februari-April 2022.
KPK mengamankan Rp 1,24 miliar dalam kegiatan tangkap tangan selama 2 hari tersebut. Untuk kepentingan proses penyidikan para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari ini, sampai dengan 26 Mei 2022.
Sementara itu, Pimpinan BPK menyatakan keprihatinan atas kasus yang melibatkan BPR RI. BPK akan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan akan selalu bersinergi dengan KPK sebagai garda terdepan memerangi korupsi.***
Discussion about this post