JAKARTA, Kabariku- Dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Terorisme oleh Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendapat apresiasi dari semua kalangan, baik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maupun tokoh masyarakat.
Terlebih, Satgas ini terdiri dari semua unsur yaitu; Pemkab, jajaran Forkopimda Garut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut dengan berbagai ormas dibawahnya.
Kemudian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, turut mengapresiasi sikap cepat tanggap dari Pemkab Garut dalam memastikan keamanan wilayahnya dari peyebaran paham radiklisme, intoleran.
“Saya sangat apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Garut. Bupati Garut layak mendapatkan penghargaan Insan Suci Pancasila dan insan Indonesia yang sejati yang begitu tanggap sigap cerdik dan teliti dalam menangani daerahnya yang beberapa waktu lalu banyak terpapar NII,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Minggu (31/10/2021).
Habib Syakur berharap, dengan adanya Satgas Penanggulangan Terorisme di Kabupaten Garut ini, menjadi insipirasi bagi daerah-daerah lain untuk membentuk satuan.
Mengingat karakteristik daerah bermacam-macam, lanjut Habib Syakur, sudah saatnya semua komponen daerah melibatkan semua unsur, bersatu, gotong royong mencegah daerahnya dimasuki oleh orang-orang yang membawa paham radikal, intoleran, yang berujung pada tindakan terorisme.
“Harapan saya daerah sekitar Garut, mudah-mudahan mengikuti jejak Pemda Garut. Sebagaimana dalam beberapa waktu lalu, seperti saya ungkapkan ide pendapat saya, semua aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah harus turun tanggan hingga ke RT/RW menangani radikalime dan intoleran, itulah yang ideal,” ungkapnya.
Bagi Habib Syakur, bersatunya semua masyarakat, akan mengikis penyebaran isu-isu yang meresahkan masyarakat. Hal itu juga sekaligus menumbuhkan semangat Bela Bangsa dan Bela Negara, serta menjaga kondusifitas di tenga-tengah masyarakat.
“Jadi, disini harus jelas dan terang benderang, banyak kelompok-kelompok yang tidak suka pada pemerintah, tidak suka TNI-Polri, itu intinya kelompok yang tidak Pancasilais”.
“Mereka cenderung memfitnah, seakan masalah radikal intoleran dan teroris itu dikelola dipabrikasi. Inilah harus kita tangani bersama-sama dengan melibatkan semua unsur, sampai desa dan dusun, bahwa teroris itu nyata adanya harus diperangi bersama,” ungkapnya.
Habib Syakur juga menyarankan, pemerintah untuk mencanangkan gerakan bela bangsa dan bela negara, tidak harus semua anak bangsa mengikuti semacam wajib militer tapi ditumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
“Itu bagian dari komponen cinta tanah air. Jadi sini syarat keimanan sudah terpenuhi dalam beragama, disitu muncul cinta negara, cinta bangsa, dengan adanya perhatian pemerintah pusat, daerah, dusun, desa dan pengawasan langsung penumbuhan semangat bela bangsa,” tukasnya.
Sebelumnya, Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan, pembentukan Satgas yang terdiri atas berbagai pemangku kepentingan itu sebagai upaya preventif dalam meminimalisir penyebaran paham radikal yang ada di Garut.
Menurut dia, telah menjadi kesepakatan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah intoleransi radikalisme dan terorisme dengan cara-cara yang sesuai dengan kearifan setempat di Garut.
“Proses penegakan hukum dan sebagainya adalah urusan aparat. Kami juga tidak alergi terhadap itu, silakan,” kata dia.
“Namun, kami lebih mengedepankan kepada hal-hal yang sifatnya preventif,” sambungnya.
Garut memiliki wilayah yang cukup luas, mempunyai 421 desa dan 21 kelurahan yang tersebar di 42 kecamatan.
Pemkab Garut sudah menyiapkan anggaran untuk satgas tersebut sesuai dengan kebutuhan. Satgas ini akan mendapatkan kendaraan operasional pada bulan November mendatang. ***
Discussion about this post