KABARIKU – Bank Tanah yang merupakan salah satu implementasi dari UU Cipta Kerja, akan berdiri efektif pada tahun 2021. Ada tiga kementerian yang akan ditunjuk menjadi penanggung jawab bank tersebut.
“Pembentukan Bank Tanah akan diatur dalam peraturan pemerintah turunan dari Undang-undang Cipta Kerja, dan ada tiga kementerian yang akan menjadi komite,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Jumat (16/10/2020).
Sofyan Djalil tak merinci kementerian mana saja yang akan menjadi penanggung jawab. Hanya saja ia mengatakan, selain Kementerian ATR, dua kementerian lainnya yang akan masuk, bisa Kementerian Keuangan, Pertanian, atau Kementerian PUPR.
“Di antara Kementerian Keuangan, Pertanian, atau PUPR, aka ada yang diambil sebagai penanggung jawab, selain Kementerian ATR,” jelasnya.
Sofan menambahkan, pemerintah bakal merekrut kalangan profesional untuk menjalankan Bank Tanah.
“Kemudian pemerintah juga akan merekrut tujuh orang untuk posisi Dewan Pengawas Bank Tanah di mana tiga orang di antaranya mewakili pemerintah dan empat lainnya mewakili masyarakat atau pengawas independen,” paparnya.
Pemerintah mendirikan Bank Tanah untuk menjadi jembatan (intermediary) yang mengelola tanah-tanah telantar atau yang habis masa hak guna usahanya (HGU) dan tidak diperpanjang. Nantinya pengelola bank tanah bakal mengatur pemberian hak pengelolaan tanah-tanah tersebut kepada masyarakat.
Tanah-tanah tersebut bisa saja digunakan untuk lahan perumahan rakyat yang kemudian dijual kepada masyarakat dengan harga sangat murah. Atau bisa juga digunakan untuk kepentingan lahan pertanian. (Ref)
Discussion about this post