Hukuman Mati Menanti Koruptor Anggaran Corona

KABARIKU – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan menerapkan ancaman hukuman mati terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi anggaran penanganan virus Corona.

.”Pelaku korupsi saat bencana seperti wabah Corona dapat diancam hukuman pidana mati seperti yang tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” tegas Firli dalam keterangan tertulisnya yang diterima media, Senin (23/3/2020).

Firli menambahkan, semua pihak saat ini fokus kepada penanganan Corona dan KPK pun memberikan perhatian dengan melakukan monitoring atas kegiatan tersebut.

“Ini juga tidak kalah pentingnya, karena wujud kecintaan sesama anak negeri. Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati,” ungkapnya.

Ia pun berharap, penanganan Corona berjalan sukses dan cepat sehingga kondisi masyarakat kembali ke sedia kala.

“Semoga semuanya bisa cepat tertangani. Walaupun suasana penuh keprihatinan, tapi kami tetap semangat dalam upaya pemberantasan korupsi, membangun dan menggelorakan semangat budaya anti korupsi,” harapnya.

Firli pun menegaskan, para petugas KPK di penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi) saat ini tetap bekerja walau harus menghadapi resiko COVID-19.

“Begitu juga halnya dengan rekan-rekan kami baik penyelidik maupun penyidik, mereka tetap melakukan kegiatan di beberapa daerah provinsi untuk melakukan kegiatan untuk mencari dan menemukan peristiwa korupsi, meminta keterangan para saksi dan melakukan penggeledahan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti,” ujarnya.

Wabah virus Corona, lanjut Firli, tidak akan menghentikan semangat KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Diketahui sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyiapkan dana tambahan sebesar RP62,3 triliun untuk penanganan virus Corona di Indonesia dari semula Rp 27 triliun. (Ref)