Jakarta, Kabariku– Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution dikabarkan mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan. Bobby datang ke KPK pada Senin (19/9/2022) sekira pukul 13.55 WIB.
Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding membenarkan kedatangan Wali Kota Medan atas undangan KPK dalam agenda memfasilitasi penertiban aset Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) di Medan.
“Benar, KPK yang diwakili oleh Satgas pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 hari ini (red-Senin,19 September), KPK mengundang Walikota Medan,” kata Ipi. Senin (19/9/2022).
Ipi menjelaskan, selain Wali Kota Medan, KPK pun mengundang Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumut dan Kota Medan, BPN Perwakilan Sumut, Kejari Kota Medan dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan No 35 Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 sebagai aturan teknis pelaksanaan atas Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di Daerah, telah dilakukan inventarisasi aset PSU yang belum diserahterimakan kepada Pemkot Medan,” terang Ipi.
Tercatat dari 106 perumahan, Ipi merincikan, yang berdiri di seluruh Kota Medan, Pemkot Medan baru berhasil menyelesaikan serah terima atas 8 (delapan) perumahan sepanjang 2020-2021.
Empat PSU perumahan dilakukan penyerahan pada 2020, dan empat perumahan lainnya pada 2021.
“PSU dari kedelapan perumahan tersebut seluas total 1.408 meter persegi dengan nilai perkiraan aset mencapai sekitar Rp142 Miliar,” sebutnya.
Selain itu, di tahun ini juga telah diverifikasi PSU dari enam perumahan lainnya yang saat ini sedang dalam proses pengukuran ulang.
“Aset tersebut seluas total 11.888 meter persegi dengan perkiraan nilai sekitar Rp39 Miliar,” lanjut Ipi.
Ipi berharap, dengan kedatangan Bobby untuk memenuhi undangan KPK dapat membantu penyelesaian penerimaan aset PSU.
“Harapannya, melalui pertemuan yang difasilitasi oleh KPK ini tercapai kesepakatan untuk mempercepat proses serah terima aset PSU yang hingga kini masih menghadapi beberapa kendala,” kata Ipi.
KPK terus mendorong percepatan penyerahan aset PSU di banyak daerah, Dijelaskan Ipi, Sesuai mandat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 47 ayat (4).
Disebutkan bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Manajemen aset daerah merupakan satu dari delapan fokus area pendampingan perbaikan tata kelola pemerintah daerah,” tuturnya.
Program ini telah dilakukan KPK di 542 Pemerintah Daerah meliputi Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota.
“KPK mendorong perbaikan tata kelola dan penyelamatan aset daerah sebagai kekayaan negara untuk menghindari terjadinya potensi kerugian negara karena aset yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah,” tutup Ipi.***
Red/K.101
Discussion about this post