Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan APH Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Kegiatan ini berlangsung dari 13 sampai 16 Juni 2022, di Banjarmasin.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Nurul Ghufron, SH., MH., mengatakan, Menghadapi perkembangan modus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang semakin canggih membutuhkan komitmen, soliditas, sinergi dan profesionalitas Aparat Penegak Hukum (APH).
“Semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini, membuat modus tindak pidana korupsi semakin canggih. Untuk itu kita perlu menumbuhkan kebersamaan dan kekuatan dalam 3 aparatur negara yang menggawangi tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian, KPK dan Kejaksaan. Sinergi yang solid juga perlu dibangun antara APH dengan BPK dan BPKP,” kata Ghufron saat membuka acara Pelatihan di Galaxy Hotel Banjarmasin. Selasa (13/6/2022).
Ghuforn menyebutkan 2 kepentingan yang perlu diwujudkan melalui pelatihan tersebut, yakni;
Pertama, meningkatkan kebersamaan dalam motivasi dan komitmen sebagai aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.
“Komitmennya antara KPK, kepolisian, kejaksaan, BPKP dan BPK itu adalah satu tim yang sama. Tujuannya untuk menyukseskan Indonesia bebas korupsi. Oleh karena itu tidak boleh diantara kita saling melemahkan atau saling menegasikan,” tegas Ghufron.
Setelah mampu merajut kebersamaan, lanjutnya, soliditas dan komitmen bersama untuk mewujudkan Indonesia yang adil, maka sinergi akan terbangun.
“Setelah semua bersinergi, maka kepentingan kedua yaitu APH harus memiliki kemampuan dan prosedur yang strandar. Standar ini berlaku sama di seluruh APH sebagai wujud aparat penegak hukum yang professional,” terang Ghufron.
Lebih jauh Ghufron menjelaskan, Dihadapan penegak hukum, baik itu KPK, kepolisian atau kejaksaan, ketika tindak pidananya adalah tindak pidana korupsi harapannya prosedur maupun materinya terstandar dengan standar yang sama.
Ghufron berharap pelatihan yang berlangsung mampu meningkatkan kompetensi APH sehingga memiliki kesamaan komitmen, integritas, kualitas yang baik dalam rangka penanganan perkara Tipikor.
“Dengan memahami bahwa kita memiliki dasar hukum yang satu, memahami pemahaman hukum yang sama, memiliki teknik kemampuan profesional yang juga harus sama, sehingga siapa pun yang hadir ketika deliknya Tipikor, mau lapor ke KPK, ke kepolisian dan ke kejaksaan agung tentu dilakukan dengan perlakuan hukum yang sama,” tutup Ghufron.
Pelatihan yang berlangsung offline dan online tersebut diikuti oleh Gubenur Kalsel Sahbirin Noor; Jampidsus Kejaksaan Agung RI Syarifudin; Kapolda Kalsel Rikwanto; Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Rudi Maharani Harahap; Kepala Inspektorat kalsel Akhmad Fydayeen; Kajati Kalsel Mukri; Kepala Perwakilan BPK Kalsel, M. Ali Asyhar serta jajaran APH se Kalsel.
Hal senada disampaikan Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo, S.I.K., melalui perwakilannya, Untuk menjawab komitmen dan tantangan dalam pemberantasan Tipikor, membutuhkan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum agar memiliki integritas, kompetensi, kapabilitas dan kapasitas dalam penanganan dan penyelesaian Tipikor.
Sementara itu, Kalimantan Selatan, Dr. H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H., mengakui masih terjadinya praktek tindak pidana korupsi di wilayahnya dan meminta semua pihak bersinergi untuk memberantasnya.
Meskipun upaya edukasi, sosialisasi pencegahan, kata Sahbirin, hingga penindakan terhadap Tipikor tetap berjalan, namun potensi terjadinya Tipikor masih ada dan berkembang.
“Maka dari itu, komitmen seluruh kepentingan sangat diperlukan dalam memberantas Tipikor, sehingga upaya pemberantasan Tipikor dapat berjalan semakin baik dan mampu menutup potensi terjadinya pelanggaran, khususnya bagi penyelenggara negara,” kata Sahbirin menutup.***
Discussion about this post