Masa Jabatan KPK Jadi 5 Tahun, Mensesneg Pratikno Tegaskan Pemerintah Taati Putusan MK

Jakarta, Kabariku- Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan, Pemerintah akan menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 berubah menjadi 5 tahun.

“Jadi intinya pemerintah itu taat pada undang-undang, ya. Kalau undang-undang diubah MK, ya, kita taati,” ucap Pratikno usai acara silaturahmi di kantor PBNU pada Kamis (25/5/2023).

Sementara terkait rencana pembetukan panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir pada 20 Desember mendatang, Pratikno menjawab, rencana pembentukan Pansel bisa saja ditunda sebab ada putusan baru dari MK.

“Kita sudah akhir Mei sekarang untuk segera membentuk Pansel. Itu tentu saja karena undang-undang yang berlaku adalah periodenya 4 tahun. Tapi kalau MK memutuskan lain, tentu saja, ya, kita mengikuti,” kata Pratikno.

Pratikno menyebutkan, dirinya belum membaca secara lengkap putusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Namun ia menegaskan, pemerintah pusat akan menaati seluruh putusan yang ditetapkan pemerintah.

“Saya terus terang belum membaca amar putusan MK. Jadi kita menunggu aja sampai kami pelajari amar putusan MK,” ucapnya.

Seperti diketahui, Majelis Hakim MK resmi mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun. MK menganggap masa jabatan empat tahun itu tidak konstitusional.

Putusan dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pengucapan ketetapan dan putusan.***

Red/K.000