Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, SH., mengkonfirmasi, Dalam kasus ini KPK menjerat seorang Perwira Polisi, AKBP Bambang Kayun Bagus PS sebagai tersangka dalam kapasitasnya saat menjabat Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum POLRI.
“Benar KPK telah memulai penyidikan baru mengenai dugaan korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, SH., dalam keterangannya, Rabu (23/11/2022).
Meskipun dalam kasus ini melibatkan Perwira Polri, namun KPK meyakini dibawah pimpinan Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., akan mendukung upaya lembaga antirasuah dalam mengusut tuntas kasus korupsi didalam tubuh Korps Bhayangkara.
“Kami sangat yakin Polri mendukung upaya proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini. Sebagai upaya menjaga marwah lembaga atas tindakan oknum anggotanya yang diduga melakukan korupsi tersebut,” kata Ali.
Pihaknya belum membeberkan secara rinci kasus yang menjerat Bambang Kayun. Ali menyebut, Tim Penyidik masih membutuhkan waktu untuk menemukan bukti lanjutan terkait pidana yang dilakukan Bambang Kayun.
“KPK secara resmi akan menyampaikan identitas dari pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidananya dan pasal yang disangkakan tentunya setelah proses penyidikan ini kami nyatakan cukup,” ucap Ali.
Ali memastikan informasi berkaitan dengan penyidikan kasus ini akan disampaikan ke publik demi asas keterbukaan terhadap publik.
“KPK akan terbuka untuk menyampaikan setiap perkembangan perkara ini pada publik dan berharap adanya dukungan dari semua pihak untuk membawa perkara ini sampai ke tahap persidangan,” kata dia.
Ali membenarkan adanya upaya KPK mencegah para tersangka bepergian keluar negeri dengan bersurat kepada Ditjen Imigrasi Kumham RI.
“Benar sebagai kebutuhan proses penyidikan, saat ini KPK telah berkirim surat kepada Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” ungkapnya.
Ali menjelaskan, Permintaan cegah dilakukan untuk waktu 6 bulan pertama sejak tanggal 3 November 2022.
“Cegah ini dilakukan agar pihak dimaksud tidak bepergian keluar negeri sehingga pada saat keterangannya dibutuhkan tim penyidik KPK ia tetap berada di dalam negeri dan kooperatif hadir memenuhi pemeriksaan,” terangnya.
Terima Suap dari Buron Polri
Merujuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan Bambang Kayun terregister nomor 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL tertanggal 21 November 2022.
Melalui gugatannya tersebut, Bambang Kayun ingin menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan KPK.
Dalam petitum gugatannya, Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima suap saat masih menjabat sebagai Kassubag Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada 2013 sampai dengan 2019, dari pihak bernama Emylia Said dan Hermansyah.
Pasangan Suam Istri (Pasutri) Herwansyah dan Emilya Said merupakan buronan atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri. Bambang Kayun sendiri masih diproses etik dan ditahan di Propam Mabes Polri.
Bambang diduga menerima suap dari dua DPO kasus penggelapan dana PT Ari Citra Mulia (ACM) dan tabungan sebanyak Rp 2 Triliun lebih.***
Red/K.000
BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini
Discussion about this post