Jakarta, Kabariku – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, terlihat mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu pagi, 21 Mei 2025. Ia tiba sekitar pukul 10.06 WIB, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, serta didampingi sejumlah staf kementerian.
Kehadiran Budi Arie menggunakan mobil Hiace abu-abu langsung menyita perhatian awak media.
Saat dicegat wartawan, Budi Arie hanya memberikan jawaban singkat. “Sabar ya… nanti habis ini,” ujarnya sambil tersenyum, tanpa menjelaskan maksud kedatangannya ke lembaga antirasuah tersebut.
Sementara itu, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa kunjungan Menteri Koperasi dan UKM tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi di lingkungan kementeriannya. Fokus utama pembahasan adalah pengawasan terhadap program besar bertajuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Usai pertemuan tertutup dengan pihak KPK, Budi Arie menyampaikan bahwa pihaknya meminta dukungan dari KPK untuk mengawal pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang melibatkan dana hingga triliunan rupiah. Program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
“Kami melakukan audiensi dengan KPK karena program ini sangat strategis dan melibatkan anggaran yang besar. Kami ingin KPK terlibat dalam pengawasan, edukasi, serta mitigasi risiko hukum agar program berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Budi Arie kepada wartawan.
Ia juga menyebutkan bahwa kerja sama antara Kemenkop UKM dan KPK akan diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU). Bahkan, pihaknya mengusulkan agar ada pegawai KPK yang secara langsung menjadi bagian dari tim pengawas program tersebut.
“Tujuannya agar ada masukan, saran, dan pendampingan dari KPK sejak awal, guna menghindari potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Kopdes Merah Putih,” katanya.
Lebih lanjut, Budi Arie menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah, khususnya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih, dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di pedesaan.
“Manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat desa. Karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga program ini dari penyimpangan sejak dini,” tutupnya.***
Discussion about this post