Kapolri Meminta kepada Forkopimda untuk Terus Memperkuat Penerapan Strategi Pengendalian Covid-19

Kabariku- Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin diskusi terkait penanganan Covid-19 dalam acara ‘Tatap Muka Panglima TNI dan Kapolri bersama Forkopimda Provinsi Bali dan Kota/Kabupaten se-Bali’. Kegiatan digelar di Kantor Gubernur Bali. Minggu (29/8/2021).

Kegiatan diawali laporan Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, MM., terkait dinamika kondisi pandemi Covid-19 serta penanganan yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Bali dibantu oleh Kodam IX/Udayana dan Polda Bali, termasuk di antaranya penyiapan tempat Isoter.

Berdasar data dari Kemenkes per Sabtu (28/8/2021), Provinsi Bali masih menduduki empat besar provinsi dengan angka jumlah kematian tertinggi di bawah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

“Diperlukan komitmen yang kuat, dari setiap unsur untuk mengembalikan Bali seperti dulu,” kata Panglima TNI.

Saat ini, dijelaskan Panglima TNI, data indikator di Provinsi Bali, kasus konfirmasi masih berada di Level 3 dengan positivity rate masih cukup tinggi. Tracing kontak erat masih perlu ditingkatkan agar mencapai target 1:15 per 1 kasus konfirmasi.

Walaupun tren kasus konfirmasi mengalami penurunan, patut diwaspadai karena BOR yang cukup tinggi. Walaupun pasien Isoter saat ini tinggi, namun masih ada Isoman. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk ke Isoter harus terus ditingkatkan untuk menurunkan angka kematian.

“Saya melihat rasio tracing yang bagus adalah Kabupaten Buleleng dengan 6,57 atau 6 hingga 7 orang dilacak untuk setiap satu kasus konfirmasi. Tetapi masih perlu ditingkatkan lagi agar positivity rate dapat diturunkan di bawah 5%. Untuk Kabupaten Jembrana tracing nol dan angka kematian pada tingkat 4, sementara BOR masih memadai untuk merawat pasien. Tanpa tracing maka akan sulit menurunkan positivity rate dan mengendalikan laju penularan,” jelas Panglima TNI.

Semua elemen harus membangun kesadaran disiplin untuk mengaplikasikan 3M dan 3T guna melindungi orang lain terutama mereka yang memiliki komorbid dan mereka yang belum divaksin. Pelaksanaan tracing kontak erat juga harus digencarkan serta menurunkan indeks mobilitas serta mempercepat vaksinasi.

“Para petugas harus tetap humanis dan dengan pendekatan kearifan lokal untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya Vaksinasi, 3M, dan 3T guna memutus mata rantai Covid-19 di Pulau Bali yang sangat indah ini,” tegas Panglima TNI.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada Forkopimda Bali untuk terus memperkuat penerapan strategi pengendalian Covid-19, untuk menjamin kesehatan masyarakat. Dengan begitu, aktivitas perekonomian warga di Pulau Dewata akan terus tumbuh, setelah terpukul akibat Pandemi virus corona.

“Dengan kesehatan masyarakat yang terjaga maka pertumbuhan ekonomi di Bali juga akan semakin tumbuh,” kata Sigit dalam pengarahannya.

Di tengah pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia sudah mulai tumbuh sebesar 7,07 persen. Demikian juga dengan perekonomian Bali yang mulai tumbuh sebesar 2,83 persen.

Sigit memaparkan, strategi pengendalian Covid-19 dibagi menjadi tiga. Yaitu, protokol kesehatan (prokes) ketat dengan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Kemudian, memperkuat 3T (Tracing, Testing dan Treatment). Dan yang terakhir, percepatan program vaksinasi massal.

Selain memperkuat strategi tersebut, eks Kapolda Banten ini juga meminta Forkopimda untuk memaksimalkan kebijakan penyekatan. Mulai dari penyekatan antar-provinsi, antar kab/kota, dan pembatasan mobilitas dan aktifitas masyarakat.

“Mengintensifkan penyekatan antar-provinsi melalui pintu masuk transportasi udara, penyekatan di Bandara Ngurah Rai. Melalui pintu masuk transportasi laut, penyekatan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Pelabuhan Lembar-Padangbai. Penyekatan antar-kab/kota melalui pos check point antar kab/kota, terminal, maupun pintu gerbang tol,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Sigit menjelaskan, untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) atau domestik sudah mendapatkan kelonggaran dengan memenuhi syarat yang telah diatur dalam Inmendagri Nomor 35 tahun 2021.

Adapun persyaratannya, pelaku perjalanan antar-provinsi; Menunjukkan kartu vaksin dengan minimal dosis pertama. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut, menunjukkan hasil negatif antigen H-1.

“Pelaku perjalanan dengan moda transportasi pesawat udara menunjukkan hasil negatif PCR H-2. Lalu, perjalanan dengan pesawat antar kab/kota di Jawa-Bali, harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan,” jelas Sigit.

Termasuk untuk para petugas akan dilakukan pengawasan yaitu; “Akan diberikan sanksi tegas bagi petugas yang tidak melakukan pemeriksaan yang benar dalam pelaksanaan penyekatan,” ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit juga berharap kepada Forkopimda Bali untuk bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan menggunakan pendekatan adat melalui para pemuka adat untuk mengajak warga yang terpapar virus corona, mau di karantina di Isolasi Terpusat (Isoter) yang saat ini sudah sangat bagus di Bali. Menurut Sigit, tingkat kesembuhan di Isoter lebih tinggi, karena ditunjang fasilitas dan diawasi penuh serta langsung oleh tenaga kesehatan (nakes).

“Upaya menggeser isoman ke isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan Pemerintah Daerah (Pemda), seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat. Serta perlu penjelasan secara baik dengan menyesuaikan adat istiadat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika akan mengajak ke isoter,” papar Sigit.

Sigit menekankan, Forkopimda Bali harus terus melakukan akselerasi terhadap target Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait vaksinasi nasional. Tujuannya, agar Herd Immunity terhadap Covid-19 segera terbentuk.

“Untuk mengurangi risiko penularan dan kematian akibat Covid-19, TNI-Polri bersama Pemda terus melakukan akselerasi vaksinasi. Untuk mencapai target tersebut diperlukan sinergisitas TNI-Polri dan Pemda serta seluruh elemen masyarakat. Dalam menyiapkan strategi vaksinasi dapat dilakukan serbuan vaksinasi, gerai vaksinasi, vaksinasi mobile, dan door to door, ketika stok vaksin datang dalam jumlah besar,” kata Sigit.

Dengan segala upaya, keseriusan, kerja sama dengan seluruh elemen, dan langkah Extraordinary, menurut Sigit, kesehatan masyarakat dapat terjamin, sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan seiring dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan.

“Ketika kasus Covid-19 bisa terkendali, maka secara otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik. Seperti yang terjadi pada aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dan seluruh masyarakat,” ujar Sigit.

Setelah memberikan pengarahan ke Forkopimda Bali, Panglima TNI dan Kapolri melakukan peninjauan langsung ke Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur Bali yang dijadikan lokasi Isoter. Mereka melihat secara langsung penanganan serta perawatan pasien Covid-19. (*)

*humas.polri

Red/K.101