Jakarta, Kabariku.com – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) melakukan kunjungan koordinasi ke Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Selasa (4/8/2026) sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (eks Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Rombongan Komjak RI yang dipimpin Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof. Pujiyono Suwadi diterima langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago beserta jajaran.
Turut hadir Sekretaris Komisi Kejaksaan Dahlena serta Anggota Komisi Kejaksaan Diah Srikanti, Rita Serena Kolibonso, dan Nurokhman.
Dalam pertemuan tersebut, Komjak RI memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai prinsip negara hukum, profesional, objektif, transparan, dan berintegritas.
Prof. Pujiyono menegaskan pengawasan terhadap perkara FA merupakan pelaksanaan tugas Komjak RI sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Komisi Kejaksaan RI terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, independen, dan profesional guna memastikan setiap proses penanganan perkara berjalan berdasarkan hukum serta menjaga integritas aparat penegak hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan,” ujar Prof. Pujiyono.
Pembentukan Tim Pantau dan Pengawasan
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Komjak RI telah menggelar rapat pleno yang menghasilkan pembentukan Tim Pemantauan dan Pengawasan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama FA.
Selain membentuk tim pengawasan, Komjak RI juga menunjuk unsur Komisi Kejaksaan sebagai perwakilan dalam Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ) sebagai bagian dari mekanisme penegakan etik dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.
Komjak RI juga telah melakukan koordinasi dengan Tim 9 yang dibentuk Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap FA. Langkah tersebut dilakukan guna memperoleh informasi mengenai perkembangan pemeriksaan sekaligus memastikan mekanisme pengawasan berjalan secara efektif.
Menurut Prof. Pujiyono, koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh tahapan penanganan perkara berjalan sesuai prosedur.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan Tim 9 yang ditunjuk Jaksa Agung untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pemeriksaan serta memastikan mekanisme pengawasan berjalan secara efektif,” katanya.
Pastikan Penanganan Kasus Independen, Objektif, dan Profesional
Dalam pertemuan dengan Kemenko Polkam, Komjak RI turut mendorong agar penanganan perkara FA dilakukan secara independen, objektif, dan profesional mengingat yang bersangkutan pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan Kejaksaan.
“Penanganan perkara atas nama FA harus dilaksanakan secara independen, objektif, dan profesional guna menghindari potensi conflict of interest,” tegas Prof. Pujiyono.
Ia menambahkan, transparansi dalam setiap tahapan penanganan perkara menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Transparansi dalam setiap tahapan penanganan perkara sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga,” ujarnya.
Selain itu, Komjak RI mendorong penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal dalam penanganan perkara korupsi dan TPPU guna mewujudkan proses penegakan hukum yang profesional, akuntabel, transparan, dan berintegritas.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komjak RI juga secara berkelanjutan melakukan monitoring terhadap pemberitaan media massa maupun media daring terkait perkembangan perkara FA.
Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan analisis, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi bagi perbaikan tata kelola penegakan hukum.
Dalam kesempatan itu, Komjak RI juga menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pentingnya memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga kredibilitas penegakan hukum, khususnya terhadap perkara yang menjadi perhatian publik.
Prof. Pujiyono berharap dukungan koordinatif lintas kementerian dan lembaga dapat memperkuat sistem pengawasan sekaligus menjamin proses hukum berlangsung sesuai prinsip due process of law, tanpa intervensi, serta menjunjung tinggi asas equality before the law.
“Komisi Kejaksaan berkomitmen terus mengawal penanganan perkara ini melalui mekanisme pengawasan yang akuntabel serta memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan tata kelola penegakan hukum di Indonesia,” tutup Prof. Pujiyono.*
Baca juga :
Discussion about this post