Soroti Turunnya IHSG, InFast Bestari: Terjadi Fenomena De-Couple dalam Ekonomi Riil dan Pasar Saham

Bursa-Bursa Saham Dunia yang Turun Secara Mingguan, Bulanan, dan Tahunan

Jakarta, Kabariku – Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir dinilai bukan fenomena yang hanya terjadi di Indonesia.

Ekonom InFast Bestari Gede Sandra mengatakan koreksi pasar saham juga terjadi di sejumlah bursa dunia, terutama di negara-negara yang tergabung dalam BRICS maupun negara berkembang lainnya.

Menurut Gede, berdasarkan pergerakan indeks saham secara mingguan, bulanan, hingga tahunan, sedikitnya 11 bursa saham dunia mengalami penurunan.

Bursa-bursa tersebut antara lain berada di Rusia, Hong Kong/China, Afrika Selatan, India, Maroko, Sri Lanka, Republik Ceko, Islandia, dan Kuwait.

“Menariknya, sebagian besar bursa yang mengalami penurunan berada di negara-negara yang tergabung dalam BRICS,” kata Gede. Kamis (25/6/2026).

Berdasarkan data mingguan, bursa saham Rusia (MOEX) mencatat penurunan terdalam sebesar 9,72 persen. Posisi berikutnya ditempati Afrika Selatan (SA40) yang turun 6,02 persen dan Indonesia (JCI) yang melemah 5,42 persen.

Selanjutnya, Hong Kong/China (HK50) turun 3,7 persen dan Maroko (MASI) terkoreksi 1,4 persen.

Dalam periode bulanan, MOEX kembali mencatat koreksi terbesar sebesar 13,65 persen. Disusul Hong Kong yang turun 8,54 persen, Islandia (ICEX) sebesar 7,19 persen, Afrika Selatan 6,02 persen, dan Indonesia 5,2 persen.

Sementara itu, secara tahunan, IHSG menjadi indeks yang mengalami penurunan paling dalam, yakni mencapai 31,95 persen.

Setelah Indonesia, penurunan terdalam terjadi pada bursa Rusia sebesar 18,91 persen, Hong Kong/China 8,66 persen, India (NIFTY50) 8,07 persen, dan Islandia 7,7 persen.

Meski pasar saham di sejumlah negara mengalami tekanan, Gede menilai kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja ekonomi riil.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar negara yang indeks sahamnya melemah justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia yang berada pada kisaran 3,2 persen.

India, misalnya, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,8 persen pada kuartal I 2026. Indonesia tumbuh 5,6 persen pada periode yang sama, sementara China dan Maroko masing-masing mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.

Hanya Rusia yang mengalami kontraksi ekonomi sebesar 0,2 persen dan Afrika Selatan yang tumbuh relatif rendah di level 1,9 persen.

Menurut Gede, kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena decoupling atau perpisahan arah antara pasar saham dan ekonomi riil.

“Ini menunjukkan sebuah fenomena ekonomi yang disebut sebagai decoupling, artinya berpisah jalan antara sektor riil dan pasar saham. Dengan kata lain, kinerja pasar saham tidak benar-benar mencerminkan situasi di sektor ekonomi masyarakat sehari-hari,” ujarnya.

Ia mencontohkan kondisi pada masa pandemi Covid-19 ketika pasar saham mengalami kenaikan signifikan akibat derasnya stimulus bank sentral melalui kebijakan quantitative easing, meskipun aktivitas ekonomi riil saat itu mengalami tekanan.

Sebaliknya, pasar saham juga dapat terkoreksi akibat sentimen dan volatilitas geopolitik meski ekonomi riil tetap bertumbuh.

Lebih lanjut, Gede menilai berbagai langkah yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi persoalan struktural ekonomi dapat menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

“Salah satunya melalui upaya mengatasi kebocoran penerimaan devisa akibat praktik under-invoicing melalui pembentukan PT DSI sebagai penyelenggara bursa serta kebijakan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE),” imbuh dia.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Namun, ia mengingatkan bahwa pasar masih dibayangi ketidakpastian geopolitik global, terutama terkait perkembangan situasi di Selat Hormuz yang dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi sentimen investor.

“Ketika ekonomi riil tampaknya baik-baik saja dan kolaborasi fiskal serta moneter telah terjalin baik, tentu perbaikan-perbaikan struktural ekonomi lainnya, seperti perbaikan institusi dan tata kelola kebijakan-kebijakan unggulan Presiden seperti MBG dan KDMP, menjadi hal yang sangat mendesak untuk dikerjakan,” tutup Gede.*