Menuju Hakordia 2026, KPK Gandeng Da Lopez Kemas Kampanye Antikorupsi Lewat Drama Musikal “SIDIK”

Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari cara baru untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menggandeng kreator konten Jovial dan Andovi da Lopez untuk menghadirkan drama musikal bertajuk “SIDIK”, yang akan dipentaskan pada 4-6 Desember 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026.

Melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye (Soskam) Antikorupsi, KPK memanfaatkan seni pertunjukan sebagai medium edukasi yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda dan kalangan pecinta teater.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperluas jangkauan kampanye antikorupsi di luar metode sosialisasi konvensional.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, mengatakan proyek musikal tersebut merupakan agenda besar yang telah dipersiapkan sejak 2024. KPK mempelajari berbagai karya kreatif serupa yang dinilai berhasil menyampaikan pesan-pesan sosial kepada publik.

“Proyek ini agenda besar yang telah disiapkan dan digodok sejak 2024, dengan belajar dari berbagai produk kreativitas sejenis yang menginspirasi lembaga,” ujar Amir dalam media briefing di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut Amir, drama musikal dipilih karena mampu menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum tersentuh secara optimal oleh kampanye antikorupsi, seperti komunitas seni dan teater.

KPK berharap pesan yang disampaikan melalui pertunjukan tersebut dapat memicu diskusi publik dan menyebarkan semangat integritas secara lebih luas.

Untuk merealisasikan proyek ini, KPK bekerja sama dengan Da Lopez Entertainment melalui mekanisme penunjukan langsung yang sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2021.

Pemilihan mitra tersebut didasarkan pada rekam jejak Jovial dan Andovi da Lopez yang sebelumnya sukses menggarap pertunjukan musikal bertema sosial-politik, seperti “DPR Musikal” dan “Polarisasi”.

KPK menilai kolaborasi dengan pekerja seni menjadi bukti bahwa gerakan pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan tidak dapat hanya dibebankan kepada institusi penegak hukum semata.

Kisah Penyidik KPK di Balik Layar Penegakan Hukum

Drama musikal “SIDIK” mengangkat kisah seorang penyidik KPK bernama Sidik. Cerita berfokus pada dinamika penanganan perkara korupsi, proses penegakan hukum, hingga sisi kemanusiaan yang dihadapi seorang penyidik dalam kehidupan pribadinya.

Andovi da Lopez menjelaskan bahwa naskah pertunjukan disusun berdasarkan riset mendalam dan wawancara langsung dengan para penyidik KPK.

Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan cerita yang disajikan tetap autentik dan mampu menggambarkan realitas pekerjaan penyidik secara objektif.

“Berangkat dari rasa penasaran publik mengenai realitas kehidupan seorang penyidik KPK. Mulai dari apa yang dilakukan saat menangani kasus, proses penegakan hukumnya, hingga kehidupan pribadi,” kata Andovi.

Ia menegaskan bahwa cerita tidak mengangkat perkara korupsi yang masih dalam proses hukum. Seluruh inspirasi diambil dari kasus-kasus lama yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian dikembangkan menjadi karya fiksi yang dipadukan dengan unsur humor agar tetap menarik dan menghibur penonton.

KPK Pastikan Pengelolaan Anggaran Tetap Akuntabel

Selain fokus pada substansi kampanye, KPK juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pementasan. Amir menjelaskan bahwa dana negara hanya digunakan untuk mendukung pertunjukan non-komersial yang diperuntukkan bagi pegiat pendidikan, penyuluh antikorupsi, serta mitra strategis pencegahan korupsi.

Sementara itu, untuk memperluas jangkauan pementasan tanpa menambah beban keuangan negara, Da Lopez Entertainment diberikan ruang untuk menyelenggarakan pertunjukan komersial secara mandiri melalui sistem penjualan tiket elektronik.

“Perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran tetap akuntabel karena keuangan negara hanya dialokasikan untuk show non-komersial yang dihadiri para mitra pendidikan antikorupsi,” tegas Amir.

Dalam kesempatan yang sama, Jovial da Lopez mengapresiasi kepercayaan yang diberikan KPK kepada para pekerja seni untuk terlibat dalam kampanye antikorupsi.

Menurutnya, kolaborasi semacam ini masih jarang terjadi, padahal seni memiliki kekuatan besar dalam membangun kesadaran publik.

“Menurut saya, kolaborasi seperti ini jarang terjadi. Melalui musikal ini, anak muda diharapkan melihat profesi penegak hukum adalah pekerjaan sangat mulia, yang wajib dilandasi integritas kokoh sebagai pondasi utama,” ujar Jovial.

KPK menilai pendekatan budaya melalui drama musikal menjadi semakin relevan di tengah tantangan integritas yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, termasuk dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Melalui “SIDIK”, KPK berharap kampanye antikorupsi tidak berhenti di panggung teater, tetapi dapat direplikasi oleh sanggar sekolah dan komunitas seni di berbagai daerah sehingga nilai kejujuran dan integritas semakin mengakar dalam ekosistem pendidikan nasional.*