Jakarta, Kabariku.com – Dinamika pergantian pimpinan di tubuh Polri mulai menjadi perhatian publik setelah sejumlah kursi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) diketahui belum terisi. Situasi ini memunculkan banyak dukungan terhadap sejumlah perwira tinggi yang dinilai layak menduduki posisi strategis tersebut.
Founder Kontra Narasi sekaligus Ketua Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, meminta masyarakat dan kelompok kepentingan tidak terlalu jauh mencampuri proses penentuan jabatan di internal Polri.
Menurut Sandri, penyampaian kritik maupun aspirasi kepada lembaga negara merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun ia mengingatkan agar dukungan terhadap figur tertentu tidak berubah menjadi tekanan publik kepada Kapolri.
“Kita boleh memberikan kritik, saran dan pendapat kepada semua lembaga negara, namun tidak etis kalau kita ikut mengintervensi kebajakan unsur pimpin tinggi di lembaga lembaga negara termaksud kepolisian,” ujar Sandri.
Ia mengungkapkan saat ini terdapat sejumlah posisi Kapolda yang belum terisi, di antaranya Kapolda Maluku Utara, Kapolda Sulawesi Tengah, dan Kapolda Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Kapolda Aceh disebut telah memasuki masa purna tugas.
Sandri juga menyoroti maraknya pemberitaan maupun deklarasi dukungan dari sejumlah organisasi terhadap nama-nama jenderal polisi tertentu. Menurutnya, fenomena itu masih dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi publik, selama tidak dilakukan secara berlebihan.
“Saya liha ramai pemberitaan jenderal ini layak jadi Kapolda Malut, Organisasi ini mendukungan jenderal ini jadi kapol aceh, sulteng, sultra dll, ini sah sah saja namun jangan berlebihan pula,” katanya.
Ia berharap proses penempatan pejabat di lingkungan kepolisian tetap berjalan sesuai mekanisme internal dan sepenuhnya menjadi kewenangan Kapolri. Sandri juga meminta publik menjaga situasi tetap kondusif di tengah proses rotasi pejabat tinggi Polri.
Discussion about this post