Skema MBG 5 Hari Tunggu Keputusan Prabowo, Fokus Kualitas dan Hemat Anggaran 40 Triliun

Jakarta, Kabariku – Wacana pemerintah untuk memangkas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan terus menjadi sorotan publik. Isu ini menguat seiring pembahasan efisiensi anggaran di tengah tekanan ekonomi global, khususnya akibat lonjakan harga minyak.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa rencana tersebut masih dalam tahap finalisasi dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.

Ia menyebutkan, kebijakan lengkap terkait respons pemerintah terhadap situasi global, termasuk skema MBG, akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Sedang kita finalkan,” ujar Prasetyo, dikutip Sabtu (28/3/2026).

Mensesneg menambahkan, pengumuman resmi direncanakan dilakukan pada akhir pekan ini.

Prioritas Tingkatkan Kualitas Layanan dan Efektivitas

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa arah kebijakan MBG ke depan tidak semata berfokus pada pengurangan hari penyaluran. Menurutnya, pemerintah justru memprioritaskan peningkatan kualitas layanan dan efektivitas program pada 2026.

“Tahun 2026 BGN fokus pada peningkatan kualitas sesuai instruksi Presiden dan menjaga efektivitas program,” kata Dadan. Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, sistem penyaluran MBG berbasis data penerima manfaat dengan mekanisme distribusi makanan segar siap santap yang dikirim langsung ke lokasi sasaran. Skema distribusi juga disesuaikan dengan kelompok penerima.

Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penyaluran dilakukan melalui posyandu atau langsung ke rumah. Sementara itu, anak sekolah menerima MBG di lingkungan sekolah masing-masing, termasuk santri dan peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan.

Dadan menekankan bahwa khusus untuk siswa, penyaluran MBG bergantung pada kehadiran dan sistem hari belajar di sekolah. Artinya, sekolah dengan sistem lima hari akan menerima MBG lima kali dalam sepekan, sedangkan sekolah enam hari tetap mendapatkan enam kali distribusi.

“Jika libur, maka MBG tidak disalurkan,” tegasnya.

Ia juga menyebut mayoritas sekolah di Indonesia saat ini telah menerapkan sistem lima hari belajar, sehingga pola distribusi MBG secara praktik mengikuti kondisi tersebut.

Senada, Wakil Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa kebijakan pengurangan hari operasional MBG masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah, khususnya dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Saat ini Menko Ekonomi sedang menyusun kebijakan. Jika sudah diumumkan resmi, kami akan menyesuaikan,” ujarnya. Ia menambahkan, skema lima hari sejatinya bukan hal baru karena pernah diterapkan sebelumnya.

Opsi Pengurangan Hari Hemat Anggaran Rp40 Triliun

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa opsi pengurangan hari operasional MBG berpotensi menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahun. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut masih merupakan perhitungan awal.

“Hitungan kasar bisa hemat Rp40 triliun setahun, tapi ini masih awal dan bisa berubah,” kata Purbaya.

Ia menegaskan, usulan efisiensi tersebut berasal dari internal BGN sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi ekonomi global yang bergejolak akibat konflik geopolitik. Meski demikian, kebijakan tersebut belum final dan masih akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi.

Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa setiap perubahan dalam program MBG tetap mempertimbangkan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat, tanpa mengorbankan kualitas layanan yang diterima.*