Jakarta, Kabariku – Mahkamah Agung (MA) resmi menutup upaya hukum terakhir Arief Pramuhanto dan Cecep Setiana Yusuf, mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk dan Manajer Keuangan Indofarma Global Medika (IGM), dalam kasus korupsi pengelolaan dana perusahaan senilai Rp377 miliar.
Kasasi keduanya ditolak melalui Putusan Nomor 11925 K/PID.SUS/2025 yang diketuk pada Rabu, 3 Desember 2025, dan diumumkan ke publik melalui laman resmi MA pada Senin (8/12/2025).
Ratusan Eks Pekerja IGM Masih Menanggung Akibat Kerusakan Direksi
Bagi para pekerja IGM, putusan hukum ini bukan akhir dari penderitaan. Ridwan Kamil, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA), menyatakan bahwa meski keputusan itu penting bagi penegakan hukum, dampaknya tak serta merta memulihkan kondisi ratusan pekerja yang terdampak.
“Yang merusak perusahaan dua orang Direktur dan dua orang Manager, tapi yang menjadi korban lebih dari 1.100 orang pekerja,” ujarnya di Jakarta (12/12/2025).
Ia menilai kehancuran Indofarma bukan hanya persoalan laporan keuangan yang jebol atau ketidakbecusan manajemen, tetapi juga meninggalkan dampak kemanusiaan yang mendalam: ratusan pekerja dan pensiunan IGM masih menunggu kepastian hak-hak mereka yang belum terbayarkan.
400 Pekerja dan Pensiunan Terlantar
Ridwan Kamil menyebut sekitar 700 pekerja Indofarma telah menerima pesangon pada September 2025.
Namun masih ada sekitar 400 pekerja dan pensiunan Indofarma Global Medika (IGM) yang belum mendapat haknya dan kini hidup dalam ketidakpastian tanpa kepastian pembayaran.
“Ini harus menjadi perhatian, karena yang merusak perusahaan adalah Direksi, dan yang menetapkan Direksi adalah pemegang saham. Maka, pemegang saham wajib bertanggung jawab atas nasib pekerja IGM yang menjadi korban,” tegasnya.
Serikat Pekerja Desak Tanggung Jawab Pemegang Saham
Serikat pekerja kini menyoroti pemegang saham Indofarma, yakni BPI Danantara, sebagai pihak yang harus turun tangan.
Mereka menilai pemegang saham tak boleh sekadar mengambil jarak dari kebangkrutan perusahaan, tetapi harus ikut bertanggung jawab karena direksi yang terlibat kasus korupsi adalah orang-orang yang mereka angkat.
“Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya akan terus mengawal. Sampai hak-hak mereka diselesaikan. Sampai yang 400 orang itu tidak lagi dibiarkan menggantung,” kata Kamil.
Kerusakan Elit, Beban Pekerja Kecil
Dalam pernyataan tertulisnya, Ridwan Kamil menegaskan bahwa putusan MA hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan panjang mencari keadilan bagi pekerja.
“Di balik angka dan putusan pengadilan, ada fakta yang menampar: kerusakan yang dilakukan elit, ditanggung oleh pekerja kecil. Dan hingga kini, keadilan itu belum sepenuhnya dibayar,” tandasnya.***
Baca juga :
Discussion about this post