Agus Jabo : Sekolah Rakyat Program Besar Presiden yang Dirancang Serius

 
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang serius. 

Hal ini disampaikan Agus Jabo saat menjadi narasumber di Podcast FGD Jakarta bersama Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/9/2025).

“Jangan bilang Sekolah Rakyat ini program ‘ecek-ecek’. Ini program besar Presiden yang disiapkan dengan standar unggulan,” tegasnya.

Agus Jabo menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo meminta agar Sekolah Rakyat memiliki fasilitas unggulan. Untuk pembangunan sekolah permanen, Presiden meminta lahan minimal 8,2 hektare agar semua fasilitas terpenuhi, mulai dari ruang kelas, asrama, dapur, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, hingga lapangan olahraga.

“Presiden itu memiliki mimpi besar agar anak-anak ini harus menjadi anak-anak yang hebat. Seperti kisah seorang anak driver ojol lulusan CT Arsa itu yang diterima di 8 universitas luar negeri. Mimpi Pak Presiden sekolah rakyat ini menghasilkan siswa hebat seperti itu,” ujar Agus Jabo.

Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat berbasis boarding dengan kurikulum multi-entry, multi-exit yang disesuaikan dengan bakat siswa. Rekrutmen dilakukan tanpa seleksi akademis, melainkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama. 

“Semuanya berbasis data, tidak ada titipan agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” kata Agus Jabo.

Dengan konsep multi-entry dan multi-exit, siswa Sekolah Rakyat tidak hanya mendapat pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter hingga pelatihan keterampilan. Para siswa akan dibimbing hingga memiliki keterampilan dan kemampuan sehingga bisa memilih melanjutkan kuliah atau langsung bekerja setelah lulus kelak. Mereka akan menjadi generasi yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Agus Jabo selanjutnya menanggapi pertanyaan bagaimana cara meyakinkan orang tua siswa agar menyetujui anaknya masuk Sekolah Rakyat dengan konsep boarding.

“Proses yang harus dilakukan adalah kita memberikan pengetahuan ke orang tuanya, Sekolah Rakyat ini adalah jalan. Kalau mereka masih tinggal di habitat keluarga miskin, tentunya mereka tidak bisa mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Orang tuanya miskin, anaknya tidak boleh miskin. Artinya ini harus putus, anak ini harus dibimbing oleh negara, kata Agus Jabo.

Agus Jabo juga menanggapi pertanyaan soal potensi korupsi dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat. Dia menegaskan Kemensos sudah menyiapkan sistem pengawasan yang ketat.

“Kita sudah membentuk tim pengendali dan tim pengawasan Sekolah Rakyat untuk mengawasi sarana prasarananya, proses belajar mengajarnya, kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah itu. Setiap keputusan pun dikawal bersama lembaga hukum. Semua dibuat seterang benderangnya. Tidak boleh ada keinginan untuk mengambil sesuatu dari Sekolah Rakyat,” ujar Agus Jabo.

Selain memutus rantai kemiskinan, Agus Jabo mengatakan Sekolah Rakyat juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Dari 165 sekolah rintisan yang berjalan, telah direkrut lebih dari 2.400 guru, serta 4.442 tenaga pendidik.

“Kalau nanti semua kabupaten/kota punya Sekolah Rakyat, bayangkan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta. Bukan hanya guru, tetapi juga tenaga masak, logistik, hingga petugas kebersihan,” tutup Agus Jabo.

Hadir sebagai host dalam Podcast tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Setyoko dan Tenaga Ahli Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Idhan Alfisyahrin.***

 
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang serius. 

Hal ini disampaikan Agus Jabo saat menjadi narasumber di Podcast FGD Jakarta bersama Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/9/2025).

“Jangan bilang Sekolah Rakyat ini program ‘ecek-ecek’. Ini program besar Presiden yang disiapkan dengan standar unggulan,” tegasnya.

Agus Jabo menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo meminta agar Sekolah Rakyat memiliki fasilitas unggulan. Untuk pembangunan sekolah permanen, Presiden meminta lahan minimal 8,2 hektare agar semua fasilitas terpenuhi, mulai dari ruang kelas, asrama, dapur, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, hingga lapangan olahraga.

“Presiden itu memiliki mimpi besar agar anak-anak ini harus menjadi anak-anak yang hebat. Seperti kisah seorang anak driver ojol lulusan CT Arsa itu yang diterima di 8 universitas luar negeri. Mimpi Pak Presiden sekolah rakyat ini menghasilkan siswa hebat seperti itu,” ujar Agus Jabo.

Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat berbasis boarding dengan kurikulum multi-entry, multi-exit yang disesuaikan dengan bakat siswa. Rekrutmen dilakukan tanpa seleksi akademis, melainkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama. 

“Semuanya berbasis data, tidak ada titipan agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” kata Agus Jabo.

Dengan konsep multi-entry dan multi-exit, siswa Sekolah Rakyat tidak hanya mendapat pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter hingga pelatihan keterampilan. Para siswa akan dibimbing hingga memiliki keterampilan dan kemampuan sehingga bisa memilih melanjutkan kuliah atau langsung bekerja setelah lulus kelak. Mereka akan menjadi generasi yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Agus Jabo selanjutnya menanggapi pertanyaan bagaimana cara meyakinkan orang tua siswa agar menyetujui anaknya masuk Sekolah Rakyat dengan konsep boarding.

“Proses yang harus dilakukan adalah kita memberikan pengetahuan ke orang tuanya, Sekolah Rakyat ini adalah jalan. Kalau mereka masih tinggal di habitat keluarga miskin, tentunya mereka tidak bisa mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Orang tuanya miskin, anaknya tidak boleh miskin. Artinya ini harus putus, anak ini harus dibimbing oleh negara, kata Agus Jabo.

Agus Jabo juga menanggapi pertanyaan soal potensi korupsi dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat. Dia menegaskan Kemensos sudah menyiapkan sistem pengawasan yang ketat.

“Kita sudah membentuk tim pengendali dan tim pengawasan Sekolah Rakyat untuk mengawasi sarana prasarananya, proses belajar mengajarnya, kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah itu. Setiap keputusan pun dikawal bersama lembaga hukum. Semua dibuat seterang benderangnya. Tidak boleh ada keinginan untuk mengambil sesuatu dari Sekolah Rakyat,” ujar Agus Jabo.

Selain memutus rantai kemiskinan, Agus Jabo mengatakan Sekolah Rakyat juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Dari 165 sekolah rintisan yang berjalan, telah direkrut lebih dari 2.400 guru, serta 4.442 tenaga pendidik.

“Kalau nanti semua kabupaten/kota punya Sekolah Rakyat, bayangkan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta. Bukan hanya guru, tetapi juga tenaga masak, logistik, hingga petugas kebersihan,” tutup Agus Jabo.

Hadir sebagai host dalam Podcast tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Setyoko dan Tenaga Ahli Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Idhan Alfisyahrin.***