Klaten, Kabariku – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian khusus terhadap maraknya praktik pengoplosan beras yang merugikan negara dan masyarakat.
Dalam dua kesempatan berbeda—penutupan Kongres PSI di Solo pada Minggu (20/7/2025) dan peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Klaten pada Senin (21/7/2025)—Presiden Prabowo secara terbuka mengecam praktik curang tersebut dan menginstruksikan aparat penegak hukum untuk segera bertindak.
Prabowo menegaskan, praktik pengoplosan beras yang dilakukan oleh segelintir pengusaha merupakan bentuk kejahatan ekonomi besar. Beras biasa dijual seolah-olah beras premium dengan harga tinggi, yang menurutnya merupakan penipuan terhadap rakyat. Ia menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi.
“Masih banyak permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran!” tegas Prabowo saat berbicara di hadapan kader PSI.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa kerugian negara akibat praktik curang ini mencapai Rp100 triliun per tahun. Angka fantastis tersebut, menurut Presiden, tidak hanya membebani perekonomian nasional, tetapi juga merampas hak rakyat untuk mendapatkan pangan dengan harga dan kualitas yang layak.
“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah seratus triliun tiap tahun. Berarti lima tahun seribu triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa,” ungkap Prabowo.
Atas dasar itu, Prabowo memberikan perintah tegas kepada aparat penegak hukum, khususnya Kapolri dan Jaksa Agung, untuk segera mengusut dan menindak para pelaku. Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dianggap remeh karena telah merusak sistem ekonomi dan merugikan rakyat.
“Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri, usut dan tindak. Ini pidana. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung, usut! Tindak! Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu oke. Kalau tidak, kita sita itu, penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” ujarnya dengan nada geram saat peluncuran Kopdes Merah Putih.
Tak hanya itu, Prabowo menyebut praktik oplosan beras sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat. Ia menilai, tindakan ini bisa digolongkan sebagai subversi ekonomi yang berpotensi menggoyahkan kestabilan nasional.
“Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat,” ujarnya.
Presiden juga menggambarkan betapa besarnya dampak jika kerugian akibat praktik curang itu bisa diselamatkan. Ia yakin, dana Rp100 triliun per tahun bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan memperkuat pembangunan nasional secara signifikan.
“Anda bisa bayangkan, seratus triliun kita bisa bikin apa. Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam lima tahun dengan seribu triliun itu,” tandasnya.
Dengan perintah langsung dari Presiden, kini publik menantikan langkah konkret dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk membongkar praktik kecurangan ini hingga ke akar-akarnya.***
Discussion about this post