Skor MCP 2024 Mencapai 97, KPK Sayangkan Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkot Semarang

Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap dua dari empat tersangka dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah.

KPK menyayangkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita turut terlibat jadi tersangka dugaan korupsi tersebut.

“KPK tentu menyayangkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikonfirmasi Sabtu (18/01/2025).

Budi menjelaskan, KPK telah secara intens melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi, diantaranya melalui koordinasi dan supervisi dengan instrumen Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Bahkan skor MCP tahun 2024 Kota Semarang mencapai 97,” ucapnya.

Disebutkan rincian skor: Perencanaan: 100, Penganggaran: 100, ⁠Pengadaan barang dan jasa: 93, ⁠Pelayanan publik: 100, Pengawasan APIP: 93, Manajemen ASN: 92, ⁠Pengelolaan BMD: 99, dan Optimalisasi pajak: 96.

“Dengan masih adanya dugaan TPK tersebut, maka komitmen pencegahan korupsi yang diukur melalui MCP harus diikuti dengan komitmen individu untuk benar-benar menjaga nilai-nilai integritas dan antikorupsi,” terangnya.

Sementara dalam upaya sosialisasi dan kampanye antikorupsi, Budi menguraikan, KPK juga aktif mengajak partisipasi masyarakat Kota Semarang, salah satunya melalui program Roadshow Bus Antikorupsi KPK 2024 yang berkeliling di Pulau Jawa.

Kegiatan ini turut melibatkan pelajar, masyarakat umum, hingga pemerintah daerah, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Lantas, dalam pendekatan pendidikan antikorupsi, sebelumnya KPK juga telah intens mendorong penerapan kurikulum antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, sekaligus implementasi ekosistem dunia pendidikan yang berintegitras.

“Terlebih perkara dugaan TPK tersebut terkait pengadaan meja, kursi, dan fabrikasi lainnya di sekolah,” ujarnya.

KPK juga telah melakukan Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan), yang dilakukan sebagai upaya untuk memetakan kondisi integritas pendidikan, baik pada lingkup peserta didik maupun ekosistem pendidikan yang mempengaruhinya seperti tenaga pendidik, pimpinan, termasuk aspek pengelolaan.

Hasil pemetaan melalui Survei Integritas Pendidikan diharapkan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi peningkatan dan pengembangan upaya implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang lebih tepat sasaran.

Masyarakat dapat mengakses informasi selengkapnya pada laman jaga.id maupun aclc.kpk.go.id.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua Gapensi Semarang, Martono (M), dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, Rachmat Utama Djangkar (RUD), yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan selama 20 hari ke depan hingga 5 Februari 2025 di rumah tahanan negara (rutan) KPK, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

Selain Martono dan Rachmat, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR), yang dikenal sebagai Mbak Ita, serta Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri (AB), sebagai tersangka.

Namun, keduanya tidak hadir untuk pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Mbak Ita beralasan memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, sementara Alwin tidak hadir karena sedang mempersiapkan upaya praperadilan.

KPK menduga Martono melakukan tindak pidana korupsi bersama Mbak Ita dan Alwin, dimana mereka diduga menerima gratifikasi dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, tiga dugaan korupsi yang sedang diusut, antara lain; pengadaan barang dan jasa di Pemkot Semarang pada 2023-2024, serta dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi pada 2023-2024.

Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk di Kota Semarang, Kudus, dan Salatiga. Dari upaya paksa ini ditemukan ditemukan dokumen serta uang tunai senilai Rp1 miliar; 9.650 euro; serta puluhan unit jam tangan yang diduga terkait dengan kasus ini.***

Baca juga :