Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hukum

Oleh :
Dr. Drs. Cecep Suhardiman, SH., MH
Dosen Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45 Jakarta)

Kabariku- Hari ini saya mendapat kiriman video yang viral tentang pernyataan Bupati Garut H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP. Terkait dengan tuntutan berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam D’Ragam dengan menuntut dibentuknya Pansus Hak Angket oleh DPRD Kabupaten Garut atas berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang dianggap banyak merugikan masyarakat.

Dari statement Bupati dalam video yang viral tersebut yang membuat saya terkejut adalah adanya pengakuan terbuka dari Bupati Garut yang menyatakan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti “ada Kwitansi pinjam meminjam, kemudian saya punya kredit ke BJB sebesar Rp. 16 Milyar, tanah dan perusahaan di Kec. Karang Tengah dan RS. Medina” itu yang harus dibuka juga kata bupati. Bagi saya ini sangat penting untuk ditanggapi karena bisa jadi menimbulkan Conflict Of Interest dalam arti seseorang apalagi ini Bupati sebagai Pejabat Publik yang menempatkan kepentingan sendiri diatas kepentingan organisasi (Pemda).

Bahwa atas statement “saya punya kredit Rp. 16 Milyar di BJB” saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini seorang Rudy Gunawan adalah Bupati Garut yang sedang menjabat, sehingga tidak bisa dipisahkan barang sedetikpun sebagai pribadi dari jabatannya Bupati Garut.
2. Bahwa pemberian Fasilitas Kredit oleh Perbankan tentu sudah ada standar persyaratan yang harus dipenuhi baik yang diatur secara umum oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maupun secara Khusus yang diatur oleh masing-masing Bank.
3. Bahwa Kredit sebesar Rp. 16 Milyar yang diberikan oleh BJB kepada Bupati Garut ini harus dibuka secara jelas ke publik, karena menurut saya pemberian kredit sebesar Rp. 16 Milyar itu sangat besar sehingga harus dilakukan Analisa yang komprehensif atas usaha calon debitur sebagai sumber pembayaran Kembali (source of repayment) padahal ybs saat ini adalah Bupati bukan Pengusaha, kemudian diperlukan adanya jaminan yang nilai appraisalnya minimal 125 % diatas Plafond kredit yang diberikan berupa fixed asset, ini sangat mudah di cek di LHKPN ybs sebagai pejabat publik apakah sesuai atau ada asset bupati senilai itu atau tidak ? BJB harus mengklarifikasi pemberian kredit ini karena kalau diberikan kepada perorangan Pa. Rudy Gunawan sangat tidak mungkin begitupun juga diberikan kepada Bupati karena ini bukan Pinjaman Daerah. Ini menyangkut pejabat publik supaya clear dan bukan Rahasia Bank sebagaimana dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 28.
4. Bahwa Bupati juga menyinggung masalah tanah di Kecamatan Karang Tengah yang disebutkan ada perusahaannya, kemudian dia menyinggung RS. Medina, ini kan jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah Pasal 76 Ayat 1 Point c. ”Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau Yayasan bidang apapun.

Bahwa atas hal-hal tersebut diatas kiranya perlu dilakukan koreksi atas berbagai kebijakan yang tidak sesuai supaya tidak bermasalah hukum dan tidak ada kata terlambat untuk berbuat yang lebih baik untuk kebaikan rakyat kabupaten Garut.

Wallahu A’lam

Red/K.101