Jakarta, Kabariku – Komisi III DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp5,05 triliun yang diajukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut diberikan guna memperkuat upaya pemberantasan narkotika, meningkatkan layanan rehabilitasi, serta mencegah terganggunya pelayanan publik akibat keterbatasan anggaran.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama BNN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi III menerima penjelasan BNN terkait pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,447 triliun dan menyatakan akan memperjuangkan tambahan anggaran Rp5,050 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran BNN pada 2027 mencapai Rp6,497 triliun.
Kepala BNN, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, menjelaskan bahwa penurunan pagu indikatif menjadi Rp1,44 triliun berpotensi menghambat sejumlah program strategis lembaganya. Bahkan, sejumlah layanan kepada masyarakat terancam tidak mendapatkan alokasi anggaran sama sekali.
“Usulan pembiayaan luar negeri merupakan bagian dari total kebutuhan untuk tiga tahun ke depan yang akan dieksekusi melalui tiga proyek utama di bawah payung Operasi Indonesia Bersinar,” ujar Komjen Suyudi dalam paparannya.
Menurutnya, kebutuhan anggaran ideal BNN terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp1,51 triliun dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) senilai Rp3,54 triliun. Tambahan anggaran tersebut juga ditujukan untuk mendukung target pemerintah menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkotika menjadi 2,08 persen pada 2027.
Serapan Anggaran BNN Capai 50,84 Persen
Dalam kesempatan yang sama, Suyudi memaparkan capaian kinerja BNN sepanjang semester pertama 2026. Hingga 15 Juni 2026, realisasi anggaran BNN tercatat mencapai 50,84 persen atau sekitar Rp733,18 miliar.
Serapan anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan operasional, mulai dari pengungkapan 155 kasus narkotika, penyitaan dan pemusnahan ratusan kilogram barang bukti, pembentukan 370 peer educator, pelaksanaan 66.969 tes urine, hingga layanan rehabilitasi bagi ribuan klien.
Suyudi menegaskan bahwa dukungan anggaran yang memadai menjadi bagian penting dalam strategi nasional menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika.
“Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa sumber daya manusia yang sehat dan tidak ada Indonesia Emas tanpa lingkungan yang bebas narkotika,” katanya.
Martin Tumbelaka: Pemberantasan Narkoba Prioritas Pemerintah
Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran BNN. Ia menilai pemberantasan narkotika merupakan agenda prioritas pemerintah yang sejalan dengan program Asta Cita Presiden.
“Bahwa pemberantasan narkotika maupun tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat penting, juga bagi Bapak Presiden. Untuk itu dimasukkan dalam Asta Cita pemerintah,” ujar Martin.
Politikus Fraksi Partai Gerindra itu menilai tantangan yang dihadapi BNN semakin kompleks seiring berkembangnya berbagai modus peredaran narkoba. Karena itu, tambahan anggaran perlu dipandang sebagai investasi negara untuk memperkuat efektivitas penindakan dan perlindungan masyarakat.
“Dengan kebutuhan anggaran yang disampaikan tadi tentu kami dari Partai Gerindra akan all out mendukung pengajuan penambahan anggaran yang dibutuhkan selama itu untuk memaksimalkan penindakan di lapangan dan kerja-kerja BNN,” tegasnya.
DPR Soroti Ancaman Narkotika Cair
Dalam rapat tersebut, Martin juga menyoroti maraknya peredaran narkotika cair yang dinilai menjadi tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Ia mengaku prihatin karena alat pendeteksi untuk jenis narkotika tersebut masih terbatas.
Menurutnya, narkotika cair memiliki potensi lebih mudah diselundupkan melalui berbagai jalur masuk ke Indonesia sehingga diperlukan dukungan teknologi yang memadai untuk mendeteksinya.
“Nah ini kan bahaya sekali. Barang sudah beredar luas tapi kita belum punya alat. Kami berharap dengan adanya penambahan anggaran ini segera diadakan alat tes tersebut supaya jangan sampai berkembang luas dan kita tidak punya alat untuk mendeteksinya,” katanya.
Martin berharap pengadaan alat deteksi narkotika modern menjadi salah satu prioritas pemanfaatan tambahan anggaran BNN.
Dengan dukungan sarana dan teknologi yang memadai, ia optimistis BNN dapat semakin efektif menghadapi perubahan modus peredaran narkotika dan memperkuat upaya pemberantasan narkoba di Indonesia.*
Baca juga :
Discussion about this post