Jakarta, Kabariku.com – Pemerintah harus perhatikan peran UMKM di dalam ekonomi digital yang saat ini terus berkembang.

Pengamat ekonomi dari Universitas Trisakti, Prof .Dr.Willy Arafah ,MM.DBA mengatakan,pemerintah saat ini berperan strategis sebagai akselerator, fasilitator, dan regulator melalui penyediaan infrastruktur konektivitas, program digital onboarding massal untuk memperluas akses pasar, serta penguatan regulasi perlindungan produk lokal dari serbuan barang impor di platform e-commerce.

 “Secara empiris, fokus pemerintah tertuju pada peningkatan literasi digital, kemudahan akses pembiayaan berbasis teknologi (Fintech), dan penciptaan ekosistem persaingan usaha yang adil guna memastikan UMKM mampu bertahan dan bersaing dalam ekonomi digital yang inklusif,” kata Willy kepada Kabariku.com, Jumat (19/6/2026).

Menurut, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti ini menjelaskan, hambatan utama ekonomi digital bagi UMKM saat ini adalah rendahnya literasi digital dan manajerial, ketimpangan infrastruktur konektivitas, serta tingginya biaya logistik yang mengurangi daya saing harga.

Willy menyebutkan, secara empiris, perkembangan ini juga terganjal oleh serbuan produk impor murah melalui praktik predatory pricing di platform global, keterbatasan akses pembiayaan digital yang terjangkau, serta lemahnya keamanan siber yang menghambat skalabilitas dan kepercayaan pelaku usaha lokal dalam bertransaksi.

 “Ekonomi digital secara empiris mampu mengakselerasi pertumbuhan UMKM melalui perluasan akses pasar tanpa sekat geografis, peningkatan efisiensi operasional, dan inklusivitas akses pembiayaan melalui layanan fintech,” bebernya. 

Digitalisasi memungkinkan UMKM melakukan skalabilitas usaha lebih cepat dan mengambil keputusan berbasis data.

Namun,kata dia, pertumbuhan ini hanya akan optimal jika disertai dengan penguatan daya saing produk lokal terhadap arus barang impor dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika algoritma pasar digital.