Jakarta, Kabariku.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah memperkuat tata kelola program prioritas pemerintah agar berjalan aman, transparan, dan akuntabel.
Penegasan itu disampaikan Sudaryono usai meninjau langsung kondisi ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang yang diduga mengalami insiden keamanan pangan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Dalam kesempatan tersebut, ia memastikan BGN akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran, baik yang berkaitan dengan standar keamanan pangan maupun dugaan tindak pidana korupsi.
“Saya sebagai Kepala Badan Gizi yang baru ini memastikan itu, zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi dan hanky-panky, nitip-nitip duit itu nggak boleh lagi,” ujar Sudaryono.
Menurutnya, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Kepatuhan terhadap prosedur menjadi kunci menjaga kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menilai keberhasilan penerapan SOP sangat bergantung pada kepemimpinan kepala dapur di setiap SPPG. Ia meminta kepala dapur memastikan seluruh petugas bekerja sesuai prosedur dan tidak mentoleransi pelanggaran sekecil apa pun.
“Supaya tidak terulang lagi, harus ikuti SOP. Kemudian SOP diikuti, sistem diikuti, terus kemudian komandannya Kepala Dapur SPPG. Saya paham Anda punya chef, Anda punya pengawas gizi, Anda punya orang-orang yang kerja di situ, barangkali mungkin ada satu-dua yang ngeyel. Ya harus ada leadership di situ,” katanya.
Ia juga meminta kepala SPPG tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang mengabaikan aturan kebersihan, seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, maupun tidak memakai masker saat mengolah makanan.
“Kalau misalnya ada di antara pegawai di dapur itu yang barangkali mungkin susah dikasih tahu untuk cuci tangan, atau sesuai SOP harus pakai sarung tangan, pakai masker, ya harus dikeluarkan, harus tegas ini. Karena kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti. Nggak boleh lagi,” tegasnya.
Kunjungi Korban Insiden di Semarang
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono setelah mengunjungi para korban dugaan insiden keamanan pangan di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang, yakni RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum, Sabtu (1/8/2026).
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebanyak 707 orang, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan MBG pada Jumat (31/7/2026). Mayoritas mengeluhkan pusing, mual, muntah, dan diare.
“Jadi ini saya kunjungan ke Semarang merespons dari laporan adanya keracunan dari SMK Negeri 6 Semarang ya. Jadi ada sekitar 700-an sekian, kemudian sebagian itu kemudian ada yang mual, ada yang buang air dan seterusnya. Dari sekitar 700-an itu yang dirawat 13. Ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas. Alhamdulillah tadi sudah kita tengok kondisinya sudah baik,” ujar Sudaryono.
Investigasi Masih Berjalan
BGN menyatakan investigasi terhadap penyebab insiden masih berlangsung. Hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan adanya beberapa bahan makanan yang perlu diuji di laboratorium, termasuk daun singkong dan bumbu rendang.
“Sejauh ini investigasi yang kami terima adalah ada beberapa bahan, ya ada daun singkong, ada bumbu rendang dan lain-lain, kita lagi cek minta dari Dinas Kesehatan untuk dicek lab-nya,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, proses memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum distribusi juga menjadi salah satu dugaan penyebab.
“Kita butuh waktu paling tidak lima sampai tujuh hari kerja untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian kita bisa lihat hasil lab-nya. Tapi sejauh ini investigasi kita adalah dari bahan-bahan itu dan diduga memasaknya jauh lebih awal,” imbuhnya.
BGN Percepat Sistem Digital Pengawasan
Sebagai langkah pencegahan, BGN mempercepat penerapan sistem digital yang memungkinkan seluruh tahapan produksi makanan terdokumentasi dan dapat dipantau secara real time.
Sistem tersebut akan mencatat waktu memasak, jenis menu, bahan baku, hingga penggunaan bumbu sehingga seluruh proses lebih mudah diawasi.
“Kita sudah siapkan sistemnya. Sekarang lagi kita paksa semua dapur bekerja menggunakan sistem. Jadi kapan sayur mulai dicacah, kapan dimasak, semua kita kunci dalam sistem. Orang tua siswa, guru, hingga Dinas Kesehatan nantinya bisa melihat jam berapa makanan dimasak, apa saja menunya, dan bumbu apa yang digunakan. Semua harus tersistem dan termonitor,” kata Sudaryono.
SPPG Karangturi Disuspend
Sebagai tindak lanjut atas insiden tersebut, Sudaryono memastikan BGN telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara (suspend) terhadap SPPG Karangturi, yang bertugas menyiapkan makanan bagi para penerima manfaat di SMK Negeri 6 Semarang.
Selain penghentian sementara operasional, BGN juga memberikan surat peringatan kepada pihak-pihak terkait, termasuk mitra penyelenggara, yayasan, pengelola SPPG, hingga koordinator wilayah.
“Jadi dapurnya di-suspend sambil menunggu hasil investigasi. Kemudian SPPG-nya juga kita beri surat peringatan. Ada mitra, ada yayasan, ada SPPG, termasuk Korcam dan ke atas, semuanya kami beri peringatan,” tegas Sudaryono.
Ia menegaskan, BGN akan terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar setiap pelanggaran terhadap SOP maupun dugaan penyimpangan anggaran dapat ditindak sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut.*
**Nomor: SIPERS-261/BGN/07/2026
Discussion about this post