Jakarta, Kabariku.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan optimal setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran program tersebut harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2028.
Sudaryono mengatakan BGN siap melaksanakan setiap kebijakan pemerintah sebagai tindak lanjut atas putusan MK terkait mekanisme penganggaran Program MBG.
Menurutnya, BGN berada pada ranah operasional sehingga akan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
“Kami adalah lembaga pemerintah di tingkat operasional. Apa pun keputusan negara dan kebijakan pemerintah nantinya, kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tugas kami adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal untuk masyarakat,” ujar Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, dikutip pada Minggu (2/8/2026).
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada Kamis (30/7/2026), memutuskan anggaran Program MBG yang tidak termasuk komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran fungsi pendidikan.
MK memberikan waktu penyesuaian paling lambat dalam APBN Tahun Anggaran 2028 atau maksimal dua tahun sejak putusan diucapkan.
Menanggapi putusan tersebut, Sudaryono menegaskan kebijakan mengenai penganggaran merupakan kewenangan pemerintah melalui mekanisme yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Karena itu, BGN akan tetap berfokus pada pelaksanaan program agar manfaat MBG terus dirasakan masyarakat.
“Alokasi anggaran untuk Program MBG akan digunakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Ia memastikan seluruh pelaksanaan Program MBG yang telah berjalan saat ini tetap berlangsung sesuai rencana.
BGN juga terus melakukan sinkronisasi data bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat perluasan layanan, terutama di daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi.
Langkah tersebut dilakukan agar intervensi gizi bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya dapat berlangsung lebih tepat sasaran sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Sudaryono menambahkan, Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung implementasi program tersebut.
“Pembangunan nasional membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dengan mengedepankan optimisme, data, dan akal sehat dalam melihat berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah,” tutup Sudaryono.*
Baca juga :
Discussion about this post