BGN Tata Ulang Program MBG: Moratorium Dapur, Refocusing Penerima hingga Kolaborasi CSR

Jakarta, Kabariku – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan komitmennya untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari efisiensi anggaran, moratorium pembangunan dapur baru, penataan penerima manfaat, hingga peningkatan kualitas layanan.

Komitmen tersebut disampaikan Nanik usai dilantik bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Nanik, kepemimpinan baru BGN akan berfokus pada pengelolaan program yang lebih efektif tanpa mengurangi tujuan utama MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” kata Nanik.

Sebagai langkah awal, BGN akan melakukan moratorium pembangunan dapur baru untuk mengevaluasi kebutuhan riil di lapangan. Kebijakan ini dilakukan guna memastikan kapasitas dapur yang telah tersedia sesuai dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing daerah.

Nanik menjelaskan, evaluasi tersebut bertujuan memetakan apakah dapur yang sudah beroperasi telah mencukupi kebutuhan pelayanan atau justru mengalami kelebihan kapasitas.

“Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan,” ujarnya.

Selain menata infrastruktur pendukung program, BGN juga akan melakukan refocusing terhadap penerima manfaat. Langkah ini dinilai penting agar bantuan gizi dapat benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan intervensi gizi secara langsung.

Menurut Nanik, jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang akan dievaluasi kembali untuk memastikan ketepatan sasaran program.

“Jadi kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar 63 juta ini butuh. Atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” jelasnya.

Di samping itu, BGN juga akan mengalihkan fokus pelaksanaan MBG pada tahun 2026 dari aspek kuantitas menuju peningkatan kualitas layanan. Evaluasi terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi akan dilakukan untuk memastikan seluruhnya berjalan sesuai standar operasional dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Nanik mengatakan, kualitas pelaksanaan program menjadi perhatian utama agar manfaat yang diterima masyarakat dapat optimal dan berkelanjutan.

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak,” katanya.

Untuk memperluas jangkauan program, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak. Pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dukungan BUMN, hingga hibah dari lembaga internasional menjadi opsi yang tengah dipersiapkan.

Menurut Nanik, kolaborasi tersebut diperlukan agar daerah-daerah yang belum tersentuh investasi tetap dapat memperoleh manfaat dari Program MBG.

“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan, atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar berinvestasi,” ujarnya.

Melalui berbagai langkah pembenahan tersebut, BGN berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

“Melalui langkah-langkah tersebut, kami berkomitmen menghadirkan Program MBG yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan unggul,” tutup Nanik.*

Baca juga :