Dolar Naik, Rupiah Tersungkur; Siapa yang Sebenarnya Mengkhianati Ekonomi Nasional?

Ditulis Oleh : Bin Bin Firman Tresnadi (Nalar Bangsa Institute) 

Kabariku – Jakarta – Rupiah melemah karena struktur ekonomi kita selama puluhan tahun dibiarkan tunduk pada resep neolib mengutamakan pasar, mengabaikan kapasitas produksi domestik, dan menggantungkan stabilitas pada kemurahan hati modal asing. Itulah warisan yang membuat nilai tukar kita selalu menjadi korban pertama setiap kali geopolitik global bergejolak.

Namun berbeda dengan pendekatan lama itu, pemerintahan hari ini sebenarnya telah mulai membangun arsitektur tandingan: program-program strategis yang perlahan, tetapi tegas, memulihkan kembali kedaulatan ekonomi. 

Inilah hal yang tidak pernah mau diakui para penganut neolib, karena setiap keberhasilan program ini adalah pengubur langsung atas dogma yang mereka sebarkan hampir tiga dekade.

Pertama: DHE (Devisa Hasil Ekspor) yang diwajibkan masuk ke sistem keuangan domestik.

Program ini adalah serangan frontal terhadap ketergantungan dolar. Selama puluhan tahun, devisa kita parkir di luar negeri sementara industri dalam negeri kekurangan likuiditas USD. DHE memaksa modal kembali ke tanah air, memperkuat cadangan devisa, menambah suplai dolar onshore, dan menurunkan volatilitas rupiah. Neolib sangat terganggu dengan kebijakan ini karena mengurangi ruang mereka bermain spekulasi valas.

Kedua: Hilirisasi mineral dan industri berbasis sumber daya domestik. 

Ini adalah penanda perubahan paradigma: dari ekonomi berbasis impor dan bahan mentah, menjadi ekonomi berbasis produksi nasional dan ekspor bernilai tambah. Hilirisasi nikel, bauksit, tembaga—ini semua bukan sekadar proyek industri. Ini adalah benteng nilai tukar. Ketika nilai tambah diproduksi di dalam negeri, permintaan dolar untuk impor intermediate berkurang drastis. Neoliberalisme membenci hilirisasi karena ia memotong rantai pasok global yang selama ini membuat negara berkembang permanen sebagai pemasok murah.

Ketiga: Transformasi energi dan kemandirian energi nasional.

Program B35/B40, pembangunan kilang, peningkatan lifting migas, serta perluasan energi hijau domestik adalah strategi langsung untuk menurunkan kebutuhan impor minyak dan gas. Mengurangi impor energi berarti memotong salah satu sumber tekanan terbesar terhadap rupiah. Neolib selalu menempatkan energi nasional sebagai komoditas pasar, bukan sebagai infrastruktur kedaulatan. Pemerintah hari ini justru membalikkan logika itu.

Keempat: Danantara dan arsitektur pembiayaan pembangunan yang tidak tunduk pada modal asing portofolio.

Danantara adalah langkah strategis untuk membangun kapasitas pembiayaan nasional yang berbasis modal domestik. Ini berarti Indonesia tidak perlu menadahkan tangan pada volatilitas dana asing jangka pendek. Program ini memperkuat ruang fiskal, mengurangi dominasi asing di pasar SBN, dan secara langsung memperkecil kerentanan rupiah terhadap capital outflow.

Kelima: Swasembada Pangan dan Industrialisasi Pertanian.

Ketergantungan pangan terhadap impor adalah bom waktu nilai tukar. Program perluasan lahan, modernisasi pertanian, serta pembangunan agroindustri domestik bukan sekadar kebijakan sektor pangan, tetapi instrumen stabilitas rupiah. Pangan mandiri berarti impor turun, dan tekanan kurs pun ikut mereda. Neolib anti terhadap ini karena mereka melihat pangan sebagai komoditas, bukan sebagai fondasi kedaulatan.

Keenam: Local Currency Transaction (LCT) dan diversifikasi mata uang perdagangan.

Perluasan transaksi rupiah–ringgit, rupiah–bath, rupiah–yuan, hingga cross-border QR adalah strategi melemahkan dominasi USD. Ini bukan teknis perbankan; ini adalah langkah strategis memindahkan perdagangan dari orbit dolar ke orbit regional. Dogma neolib selalu menganggap dolar sebagai satu-satunya acuan stabilitas. Justru di titik itulah kita harus melawan.

Ketujuh: Penguatan cadangan devisa negara melalui penertiban ekspor, transparansi rantai pasok, dan optimalisasi penerimaan negara. 

Ketika cadangan devisa kuat, rupiah punya bantalan menghadapi geopolitik. Neolib membenci ini karena mereka ingin pasar yang menentukan nilai tukar, bukan negara yang memegang kendali.

Semua program ini menyampaikan pesan yang sama: Indonesia sedang bergerak kembali ke jalur kedaulatan ekonomi. Dan kedaulatan itu tidak kompatibel dengan neoliberalisme.

Karena itulah para penganut neolib selalu menyerang kebijakan-kebijakan ini. Mereka mengarang narasi bahwa hilirisasi salah arah, bahwa DHE “mengganggu mekanisme pasar”, bahwa ketergantungan modal asing itu “normal”. 

Tidak. Itu bukan analisis; itu pembelaan terakhir untuk ideologi yang tidak lagi memiliki pijakan moral maupun empiris. Kalimat yang harus kita sampaikan keras dan tanpa ragu:

“Rupiah hanya akan kuat jika negara berani mengambil kembali kontrol atas produksi, energi, pangan, dan pembiayaan nasional. Jalan itu sudah mulai diletakkan oleh program-program strategis pemerintah Prabowo Subianto. Yang harus kita kubur sekarang adalah residu neoliberalisme yang terus menjerumuskan bangsa ini pada ketergantungan.”

Dengan kata lain, kedaulatan bukan slogan — ia adalah implementasi konkret, dan pemerintah telah memulainya. Tugas kita adalah mempercepatnya, menajamkannya, dan memastikan bahwa Indonesia tidak lagi berlutut di hadapan arsitektur ekonomi global yang dibangun untuk melemahkan negara berkembang.