Garut, Kabariku – Proyek ambisius pembangunan Sarana Olahraga (SOR) Ciateul di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang dirintis sejak era Bupati Dede Satibi (1999-2004) itu kini terbengkalai dan tanpa pengelolaan yang jelas.
Kondisi ini diungkap langsung oleh Hasanuddin, warga berdomisili Garut yang juga aktif menyoroti isu-isu publik di daerah.
“SOR Ciateul ini ibarat bangunan tanpa penghuni. Fasilitas ada, tapi tidak jelas siapa yang mengelola. Ini menjadi akar masalah,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin mengungkap, saat kunjungannya ke lokasi Senin (16/6/2025) sekitar pukul 10.48 WIB, SOR Ciateul tampak sepi, pintu utama diportal, dan hanya ada dua lembar kertas bertuliskan tiket parkir dan retribusi olahraga tanpa identitas resmi.
“Selain secara visual SOR sepi tak terurus, dengan pintu masuk di portal mendapatkan dua carik kertas bertuliskan “Parking tiket” tanpa identitas dan Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga Dewasa Rp. 1.000,- dari Pemerintah Kabupaten Garut,” ungkapnya.
SOR Ciateul merupakan proyek lintas kepemimpinan kepala daerah Garut. Dimulai dari perencanaan lokasi dan desain di era H. Dede Satibi (1999-2004), dilanjutkan dengan pembebasan lahan di era Bupati H. Agus Supriadi, SH (2004-2007).
Serta revisi regulasi dan pembangunan bertahap di masa Garut Memo Hermawan (2007-2009), Aceng HM Fikry (2009-2013) dan H. Agus Hamdani (2013-2014).
Pembangunan fisik mulai serius dilakukan pada masa Bupati Rudi Gunawan (2014–2024), dengan fasilitas seperti lapangan sepak bola, sport hall, kolam renang, GOR beladiri, hingga art center.
Namun, pembangunan dengan ragam fasilitas tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan.
“Pemerintah hanya fokus pada pembangunan fisik. Tapi tidak memikirkan siapa dan bagaimana fasilitas ini dikelola setelah berdiri. Akibatnya, rusak tanpa digunakan,” kritik Hasanuddin.
Sorotan Wakil Bupati Viral Tanpa Tindak Lanjut
Isu terbengkalainya SOR Ciateul sempat viral ketika Wakil Bupati Garut, L. Putri Karlina, mengunggah aktivitasnya meninjau jogging track SOR melalui akun tiktok @tehputri.karlina pada Minggu (9/3/2025).
“SOR ini membutuhkan perawatan dan revitalisasi fasilitas publik agar masyarakat Garut dapat menikmati sarana olahraga yang layak dan aman. Ini bukan sekadar soal estetika, tetapi juga tentang mendukung gaya hidup sehat dan kesejahteraan bersama,” tulisnya.
Unggahan tersebut sempat viral dan memunculkan diskusi publik hingga muncul dugaan-dugaan miring tentang potensi penyimpangan dalam proyek pembangunan fasilitas olahraga tersebut.
Namun, menurut Hasanuddin, sorotan tersebut tidak direspons dengan kebijakan nyata dari Pemkab Garut, khususnya oleh Bupati Abdusy Syakur Amin.
“Apa yang dilakukan Wakil Bupati bagus, tapi tanpa respon dari bupati, itu akan dianggap sekadar konten medsos. Padahal wakil bupati punya keterbatasan kewenangan,” ujarnya.
“Dibangun tanpa dikelola selain malfungsi tapi juga akan mengalami kerusakan yang tentu saja berakibat pembangunan yang inefiesiensi,” lanjutnya.
Masalah Regulasi: Tak Ada Dasar Hukum Pengelolaan
Hasanuddin menyoroti kekosongan hukum dalam pengelolaan SOR Ciateul. Ia menyebut, dalam Perbup No. 163 Tahun 2021 maupun Perda Keolahragaan No. 2 Tahun 2023, tidak ada ketentuan eksplisit bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bertanggung jawab atas pengelolaan SOR Ciateul.
“Kalau tidak ada dasar hukumnya, siapa pun bisa lepas tangan. Akibatnya, fasilitas publik menjadi mubazir,” tegas Hasanuddin.
Hasanuddin mendorong Bupati Garut segera mengambil kebijakan strategis terkait pengelolaan SOR.
Ia mengusulkan tiga skema alternatif: Pengelolaan Langsung oleh Dispora melalui UPTD, Pengelolaan oleh BLU atau BUMD dengan sistem otonom terbatas, atau Kerjasama dengan pihak ketiga melalui skema PPP (Public Private Partnership).
“Setiap opsi ada plus-minusnya. Sehingga, SOR Ciateul menjadi “Bangunan Berpenghuni” tidak seperti saat ini “Bangunan Tanpa Penghuni”,” pungkasnya.*
Berita tayang di Sorot Merah Putih: Bangunan Megah Tanpa Nyawa: SOR Ciateul Garut Dibangun Tanpa Pengelola
Discussion about this post