Lewat PERINTIS, ASN Muda Pemkab Bandung Tampil di Garis Depan Lawan Korupsi

Bandung, Kabariku – Di tengah tantangan birokrasi yang kerap menguji moralitas aparatur negara, Imam Budiana, seorang ASN di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung, tampil sebagai sosok inspiratif yang memilih untuk tetap teguh menjaga integritas.

Dalam keseharian yang tak lepas dari godaan dan tekanan, Imam menunjukkan bahwa pelayanan publik yang bersih dan transparan bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang bisa diwujudkan dengan komitmen kuat.

Hal ini ia ungkapkan dalam program Pelatihan Integritas dan Antikorupsi Dasar (PERINTIS) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (20/05/2025).

Dalam kesempatan itu, Imam membagikan kisah perjuangannya sebagai pelayan publik yang tetap konsisten menolak kompromi terhadap nilai-nilai kejujuran, demi mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

“Kerap kali tanpa sadar kita menormalisasi praktik korupsi kecil, yang ternyata membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tantangan besar pasti ada. Hanya dengan komitmen, saya meyakini nilai integritas tetap menyala,” ungkapnya saat mengikuti kegiatan PERINTIS.

Langkah Sederhana Menutup Celah Rasuah

Imam tak menampik bahwa menjaga integritas di lapangan penuh tantangan. Unit kerjanya bersinggungan langsung dengan pelayanan penyewaan gelanggang olahraga, sebuah area yang rawan disusupi praktik tidak sehat.

Ia menyebut, tak jarang oknum tertentu mencoba membujuk agar proses penyewaan dilakukan melalui pihak ketiga.

Menanggapi hal itu, Imam mengambil sikap tegas. Bersama tim, ia meluncurkan iklan layanan masyarakat yang menyampaikan bahwa penyewaan gelanggang olahraga hanya dilakukan secara langsung, tanpa perantara.

“Kami mengunggah konten di media sosial sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dan pembinaan kepada atlet olahraga, agar tidak terjerat praktik koruptif,” ungka Imam.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya juga sedang merancang sistem aplikasi yang akan berisikan sistem informasi seputar gelanggang olahraga.

“Kami berusaha untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Mulai ketersediaan hingga transaksi, dilakukan secara daring, menghindari proses penyewaan yang berpotensi memunculkan suap di sana,” jelas Imam.

Lebih lanjut, Imam berharap langkah tersebut bisa membantu menutup celah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung.

“Kami juga mendorong agar tidak terjadi potential loss PAD di Kabupaten Bandung terkait pengelolaan gelanggang olahraga,” terangnya.

Ia juga menilai, lima materi utama dalam pelatihan—yakni “Aktualisasi Integritas”, “Delik Tindak Pidana Korupsi”, “Pengendalian Gratifikasi”, “Pengelolaan Konflik Kepentingan”, serta “Biaya Sosial dan Dampak Korupsi”—semakin memperkuat semangat integritas di lingkungan Dispora.

“Setelah mengikuti pelatihan ini, saya semakin mawas diri dan berhati-hati. Saya juga akan mencoba menularkan pengetahuan yang saya dapat dari pelatihan ini agar lingkungan ASN di Dispora Kabupaten Bandung semakin mengedepankan aspek transparansi, sehingga area rawan dapat diminimalisir,” jelasnya.

Dorong Transparansi, Emban Amanah hingga ke Desa

Kisah inspiratif lain datang dari Siti Sulastri, Kepala Bidang Kerja Sama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung. ASN yang telah mengabdi selama 12 tahun ini meyakini bahwa transparansi adalah kunci utama dalam pelayanan publik, khususnya dalam tata kelola dana desa.

Dengan membina 270 desa, DPMD terus berupaya memastikan bahwa pengelolaan dana desa yang mencapai Rp396 miliar dilakukan secara bersih dan bertanggung jawab.

“Kami tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan, baik secara langsung ataupun media sosial. Kami juga melakukan monitoring pada desa-desa untuk mencegah gratifikasi dan korupsi. Selain itu, kami menggandeng inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) untuk bersama-sama mendorong pembinaan desa,” terangnya.

Menurut Siti, kehadiran program PERINTIS menjadi angin segar, tak hanya bagi DPMD, tapi juga bagi seluruh ASN lintas dinas di Kabupaten Bandung.

“Harapan pribadi, dengan pelatihan ini akan berdampak positif sehingga kami bisa bertanggung jawab untuk menyampaikan terkait pencegahan korupsi. Di samping KPK terus mendorong pelatihan seperti ini, agar jiwa antikorupsi terbangun dalam diri ASN,” pungkas Siti.*