MCP 2025 Resmi Diluncurkan, Ketua KPK: Sistem Tanpa Hambatan dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan meluncurkan indikator terbaru Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025.

Peluncuran MCP 2025 berlangsung di Gedung ACLC C1 KPK, Jakarta, pada Rabu (05/03/2025). Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa MCP merupakan instrumen strategis yang membantu pemerintah daerah dalam mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi.

“Pencegahan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga memastikan regulasi mendukung ekosistem yang bersih dan sehat. MCP harus menjadi sistem yang memperkuat tata kelola tanpa menciptakan hambatan bagi sektor usaha dan pembangunan ekonomi,” ujar Setyo.

Penyempurnaan Indikator MCP 2025

Pada tahun 2024, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerapkan MCP di 546 pemerintah daerah.

Evaluasi menunjukkan bahwa nilai capaian nasional mengalami peningkatan satu poin menjadi 76. Meski demikian, masih diperlukan berbagai perbaikan guna memperkuat upaya pencegahan korupsi.

MCP 2025 hadir dengan indikator yang lebih komprehensif untuk menutup celah korupsi.

Program ini tetap berfokus pada delapan area intervensi utama, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak daerah.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Didik Agung Widjanarko, mengungkapkan bahwa delapan area ini mencakup 16 sasaran pencegahan korupsi dengan 111 indikator yang disusun berdasarkan tiga aspek utama, yakni transparansi, regulasi dan kebijakan, serta akuntabilitas.

Sinergi KPK, Kemendagri, dan BPKP dalam Penguatan MCP

MCP menjadi tolok ukur utama dalam memastikan standar minimal tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Indikator MCP 2025 disusun melalui evaluasi mendalam dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kemendagri dan BPKP.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa MCP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen monitoring dan controlling bagi pemerintah daerah.

“MCP diharapkan dapat membantu daerah dalam memantau, mengontrol, serta mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi dengan pendekatan berbasis kearifan lokal, sehingga tujuan pencegahan dapat tercapai,” ujar Setyo.

Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menambahkan bahwa sinergi antara KPK, Kemendagri, dan BPKP dalam MCP menjadi faktor kunci dalam meningkatkan integritas pemerintahan daerah.

“MCP adalah instrumen utama untuk mendeteksi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan. Dengan implementasi MCP yang optimal, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas serta mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, menyoroti pentingnya MCP dalam mengawasi aspek perencanaan dan penganggaran APBD guna menghindari inefektivitas anggaran.

“Kami menemukan potensi inefektivitas anggaran daerah mencapai Rp37,97 triliun. Oleh karena itu, pada periode awal pemerintahan daerah yang baru, diharapkan perangkat daerah dapat melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran,” ungkap Raden.

Penghargaan bagi Pemerintah Daerah Berprestasi

Dalam peluncuran MCP 2025, KPK juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam implementasi MCP 2024.

Acara ini turut dihadiri Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak; Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana; serta Direktur Korsup KPK Wilayah I-V. Sebanyak 546 perwakilan pemerintah daerah turut hadir secara daring.

Dengan adanya MCP 2025, diharapkan pemerintah daerah semakin proaktif dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi guna menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional.*Boelan