Jakarta, Kabariku – Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan bahwa tunjangan profesi bagi 120.067 guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah akan segera dicairkan.
Pencairan tunjangan profesi guru PAI ini mencakup periode Januari dan Februari 2025.
Dengan demikian, para guru dan pengawas PAI akan menerima tambahan penghasilan dari dua sumber menjelang Lebaran tahun ini, yakni Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 dan Tunjangan Profesi.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Suyitno, memastikan bahwa pencairan tunjangan profesi ini akan dilakukan sebelum Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehi. Pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp828,1 miliar untuk mendukung pencairan tunjangan selama dua bulan tersebut.
“Tunjangan profesi ini merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian para guru yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk mendidik anak-anak bangsa,” ujar Suyitno, dikutip pada Senin (17/3).
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komitmen Menjaga Kesejahteraan Guru PAI
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan berkomitmen dalam membentuk karakter siswa di sekolah.
“Sesuai arahan Menteri Agama, kami ingin memastikan kesejahteraan mereka tetap terjaga agar dapat lebih fokus menjalankan tugas mulianya,” ujar Suyitno.
Pencairan tunjangan profesi ini dilakukan secara bertahap setelah verifikasi dokumen persyaratan terpenuhi. Beberapa syarat yang harus dipenuhi penerima tunjangan antara lain:
• Aktif sebagai guru atau pengawas PAI yang terdaftar dalam aplikasi SIAGA PAI.
• Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG).
• Memenuhi beban kerja sebagaimana diatur dalam Kepdirjen Pendis No. 697 Tahun 2025.
Berlaku untuk ASN dan Non-ASN
Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag, M. Munir, menjelaskan bahwa tunjangan ini diberikan kepada guru dan pengawas PAI baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun yang berstatus non-ASN.
Selain guru yang diangkat langsung oleh Kemenag, sebagian besar penerima tunjangan merupakan guru PAI yang diangkat oleh pemerintah daerah.
“Kami memastikan bahwa semua guru dan pengawas PAI di sekolah, baik yang diangkat Kemenag maupun oleh pemerintah daerah, akan menerima tunjangan profesinya,” tegasnya.
Besaran tunjangan yang diterima akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
“Seluruh guru dan pengawas PAI yang memenuhi syarat akan menerima haknya sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,” tutup Munir.***
Discussion about this post