Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD) yang berhasil meraih skor terbaik dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024.
Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas upaya K/L/PD dalam mendorong penerapan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan kerja masing-masing.
Hal ini disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di acara Peluncuran Survei Integritas 2024 di Gedung Juang Merah Putih KPK, Rabu (22/01/2025).
Dalam sambutannya, Setyo juga mengimbau seluruh organisasi mengedepankan peningkatan integritas dalam sasaran kinerjanya.
“KPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah memperjuangkan integritas. Bahkan, tadi disebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan SPI sebagai bagian dari indeks kinerja utama,” jelas Setyo.
“Jika ini bisa diterapkan di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, saya yakin semuanya akan lebih tenang. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi,” jelas Setyo.
Menurutnya, SPI ini menjadi penting sebagai tolok ukur integritas dan pendorong perubahan positif di berbagai institusi.
KPK juga berharap keberhasilan yang diraih oleh institusi-institusi ini dapat menjadi inspirasi bagi institusi lainnya untuk meningkatkan implementasi tata kelola yang baik, integritas, dan pencegahan korupsi.
Secara rinci, berikut daftar 10 institusi dengan skor SPI terbaik berdasarkan kategorinya.
Kategori Kementerian :
Kementerian Luar Negeri (85,73);
Kementerian Sekretariat Negara (85,35);
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (85,35);
Kementerian Keuangan (83,36);
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (83,35);
Kementerian Perindustrian (83,03);
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (82,36);
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (81,96);
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (81,81);
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (80,33).
Kategori Lembaga
Bank Indonesia (86,71);
Sekretariat Kabinet (85);
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (84,94);
Lembaga Administrasi Negara (84,91);
Otoritas Jasa Keuangan (84,87);
Badan Tenaga Nuklir Nasional (84,5);
Badan Standardisasi Nasional (84,49);
Badan Pusat Statistik (84,31);
Badan Pengawas Obat dan Makanan (83,98);
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (83,9).
Kategori Provinsi
Provinsi Jawa Tengah (79,4)
Provinsi Bali (77,97);
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (74,6);
Provinsi Sulawesi Utara (73,98);
Provinsi Jawa Barat (73,84);
Provinsi Kalimantan Timur (72,75);
Provinsi DKI Jakarta (72,5);
Provinsi Kalimantan Barat (72,37);
Provinsi Gorontalo (71,79);
Provinsi Bengkulu (71,76)
Kategori Kabupaten
Kabupaten Batang (80,49);
Kabupaten Gunungkidul (80,08);
Kabupaten Kulon Progo (80,05);
Kabupaten Natuna (79,96);
Kabupaten Gianyar (79,87);
Kabupaten Lingga (79,82);
Kabupaten Wonosobo (79,36);
Kabupaten Sukoharjo (79,34);
Kabupaten Buleleng (79,14);
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (79,06)
Kategori Kota
Kota Pekalongan (82,25);
Kota Tegal (80,62);
Kota Kotamobagu (79,75);
Kota Yogyakarta (79,39):
Kota Denpasar (79,02);
Kota Salatiga (78,94);
Kota Solok (78,52);
Kota Tebing Tinggi (78,48);
Kota Magelang (78,21);
Kota Padang Panjang (78,03).***
Red/K.101
Berita terkait :
Discussion about this post