Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 72 pejabat Kabinet Merah Putih telah melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Dengan demikian sebanyak 52 dari 124 pejabat belum memenuhi kewajiban tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya menjelaskan, dari data yang dihimpun oleh Direktorat LHKPN KPK, sampai dengan tanggal 3 Desember 2024, kepatuhan pelaporan LHKPN para wajib lapor, 57 Wakil Menteri atau Wakil Kepala Lembaga setingkat Menteri, 30 sudah lapor LHKPN sedangkan 27 belum lapor.
Selanjutnya dari 15 Utusan Khusus, Penasehat Khusus, Staf Khusus, tercatat 6 sudah melaporkan LHKPN-nya, dan 9 lainnya belum lapor.
“Sehingga secara keseluruhan dari total 124 Wajib Lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor. Artinya 58% Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya,” ungkap Budi dalam keterangannya dikutip Kamis (05/11/2024).
Disebutkan, data tersebut termasuk Wajib Lapor yang sudah melaporkan LHKPN periodik, yang disampaikan pada 2024.
“KPK menyampaikan apresiasi kepada para Wajib Lapor yang sudah patuh menyampaikan LHKPN-nya, dan mengimbau bagi yang belum menyampaikan agar segera melaporkan sampai dengan 3 bulan sejak tanggal pelantikan,” ucapnya.
KPK mengimbau agar para penyelenggara negara yang hingga saat agar segera melaporkan LHKPNnya dengan tenggat waktu tiga bulan semenjak pelantikan.
Pihaknya juga terbuka untuk bisa membantu para penyelenggara negara yang mengalami kendala dalam mencantumkan LHKPN.
“Kepatuhan LHKPN merupakan instrument penting sebagai langkah awal pencegahan korupsi, melalui transparansi harta kekayaan para penyelenggara negara,” tutup Budi.***
Red/K.101
Baca juga :
Discussion about this post