Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai Mulai Petakan Tim untuk Berantas TPPO

Jakarta, Kabariku- Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengirim pekerja migran nonprosedural dari sejumlah wilayah di Tanah Air. Hal ini dilakukan Menteri Pigai membuktikan komitmen dan keseriusannya bergerak memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pigai menjelaskan berbagai langkah yang sedang dan akan dilakukan lantaran menurutnya, TPPO merupakan kejahatan serius di republik ini.

“Pemerintah menjadikan TPPO sebagai salah satu masalah serius bangsa. Oleh karena itulah, Kementerian HAM sedang menyiapkan tim untuk pemberantasan TPPO,” ucap Menteri Pigai, dikutip Selasa (05/11/2024).

“Kita mendorong pencegahan. Salah satunya yang kami mulai juga adalah memantau, mengikuti, dan memotret wilayah-wilayah yang menjadi pusat perdagangan orang,” imbuhnya.

Tim yang dipimpinnya akan menelusuri asal usul daerah korban. Dan salah satu yang menjadi fokus adalah NTT (Nusa Tenggara Timur) terutama di Flores Timur, Pulau Timor, dan Sumba.

Selain itu, Pigai akan melakukan pemetaan aktor. Siapa pelaku trafficking-nya? Kemudian, apakah aktor-aktor yang di dalam negeri ataupun aktor di luar negeri.

“Kami akan memantau paling tidak tiga negara, yakni Arab Saudi, Malaysia, dan Filipina. Tim ini akan memotret kondisi korban TPPO dan melakukan pemetaan aktor. Akan mulai bergerak dalam satu dua bulan kedepan,” terangnya.

Adapun moda transportasi yang biasa digunakan untuk pengiriman pekerja migran juga dipetakan. Pigai mencontohkan, jalur darat, di Kalimantan Utara masuk ke wilayah Sabah, Malaysia. Juga Kalimantan Barat melalui Entikong.

Sementara lewat jalur udara, pemetaan jalur penerbangan ke Asia Timur, ke negara Asia Tenggara, dan Timur Tengah.

Untuk transportasi laut, di utara Sulawesi ke arah Filipina, Laut Sulawesi ke Malaysia timur, juga dari Batam masuk ke Singapura dan Malaysia.

“Kami melakukan pemetaan ini secara serius. Ada tim khusus yang kami bentuk. Nanti ada pejabat eselon II yang memimpin. Tim ini akan mengedepankan koordinasi lintas sektor, kemudian koordinasi untuk membantu para aktivis yang bekerja melawan TPPO,” paparnya.

Pigai mengaku sudah lakukan komunikasi dengan Kapolri dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (anggota DPR RI yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto) dari Jaringan Nasional Anti TPPO.

“Aktor TPPO itu mulai dari aktor domestik yang mencari korban untuk dibawa ke luar negeri,” ungkap dia.

Kata Pigai, jika seandainya dalam instansi pemerintah ada oknum yang terlibat, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi dimaksud.

“Dalam waktu dekat saya akan keliling ke hampir semua kementerian. Kami akan membuat nota kesepahaman,” akunya.

Sementara untuk target pemetaan kantung-kantung TPPO, aktor, dan jalur keberangkatan, dalam satu dua bulan ini sudah jalan.

“Terkait penyelesaian TPPO, saya belum punya target kapan bisa selesai karena ini kan persoalan sosial. Namanya kasus ada kemungkinan setiap saat, setiap hari akan muncul. Kita tidak bisa menargetkan kapan selesai, tetapi kita membangun sistemnya untuk meminimalkan dan mencegah kasus ini terjadi,” tuturnya.

Aktor TPPO itu, Pigai menjelaskan, mulai dari aktor domestik yang mencari korban untuk dibawa keluar negeri. Ada juga oknum pengumpul uang.

“Ada bosnya itu. Bosnya itu biasanya ada di lintasan perbatasan, seperti di Batam, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Orang-orang itu kemudian menjual ke aktor penggunanya di luar negeri,” bebernya.

“Mereka bertransaksi. Saya ingatkan, terutama yang cari korban, harus hentikan. Kami akan pantau, kami akan pepet. Kalau sampai pelaku-pelaku itu terbukti, pemerintah tidak tinggal diam,” cetusnya.

Lanjutnya, untuk pengumpulan data ini, jika sudah diketahui, Tim yang dibentuk akan koordinasi dengan PPATK.

“Biasanya mereka transaksi lewat transfer uang. PPATK akan monitor transaksi keuangan mereka,” pungkasnya.***

Red/K.101