Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 adalah mengurangi kualitas barang yang akan disalurkan kepada masyarakat.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengkonfirmasi, Tim Penyidik KPK mengungkap isi goodiebag bantuan sosial (bansos) Presiden yang dibagikan saat COVID-19, dengan jenisnya beragam mulai dari beras hingga biskuit.
“Isi dari bansos itu bervariasi, mulai dari beras, minyak goreng, biskuit dan beberapa sembako lainnya,” kata Tessa di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/06/2024) malam.
Tessa memastikan bansos yang diusut saat ini adalah goodiebag berlogo Istana Kepresidenan.
“Bahwa bantuan yang sedang dilakukan penyidikan adalah yang salah satunya yang diberikan oleh bapak Presiden kepada masyarakat,” tegasnya.
“Terkait nilai pengadaan yang masih disidik masih berproses. Jadi akan kami update di kesempatan berikutnya,” ujar Tessa.
Jubir yang berlatar belakang penyidik ini memastikan, KPK akan mengusut tuntas kasus bansos Presiden ini. Tessa menyebut modus perbuatan tersangka mengurangi kualitas bansos harus dituntaskan.
“Tentunya perbuatan para tersangka untuk mengambil keuntungan dengan mengurangi kualitas bansos yang harusnya sampai ke masyarakat ini menciderai semangat pemerintah, semangat Bapak Presiden Jokowi memberikan bantuan terutama saat pandemi Covid,” ungkap Tessa.
“KPK sangat memperhatikan tindakan yang dilakukan tersangka dan berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini hingga tuntas,” sambung Tessa.
Diketahui sebelumnya, Direktur Utama Mitra Energi Persada/Tim Penasihat Tim Primalayan Teknologi Persada pada tahun 2020 Ivo Wongkaren dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp1 Miliar subsider 12 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi anggaran distribusi bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.
Ivo Wongkaren juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp120.118.816.820 dikurangi dengan harta benda milik terdakwa yang sudah disita. Dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak dibayar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dilelang atau dipidana selama 5 tahun.
Jaksa menyatakan bahwa Ivo Wongkaren tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menurut Jaksa, Ivo Wongkaren merupakan inisiator atau perencana yang menghendaki keuntungan dari tindak pidana korupsi itu.
Perbuatan tersebut dalam periode waktu tertentu, bencana non-alam COVID-19. Terdakwa melakukan korupsi bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.***
Red/K.101
Berita Terkait :
Discussion about this post