Pernyataan Sikap, The Victor Center: Reshuffle Kabinet dan Copot Komisaris Tak Beretika

Jakarta, Kabariku- Indonesia adalah negara hukum. Hukum menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya itu yang disampaikan Matiur Saragi dari Perkumpulan The Victor Center.

Matiur mengatakan, kontestasi pemilihan calon anggota legislatif dan calon Presiden dan Wakil Presiden telah telah selesai dan berjalan dengan baik.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Termasuk adanya gugatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas penetapan terpilihnya pasangan Prabowo Gibran ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga telah selesai. Kita ketahui bersama, keputusan MK bersifat final & mengikat,” kata Matiur dalam pernyataannya, Selasa (30/04/2024).

Menurutnya, selama perhelatan dalam kontestasi pemilihan calon anggota legislatif terlebih pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, pihaknyai mengikuti dan mencermati beberapa pemberitaan yang terindikasi melakukan pelanggaran etika dengan narasi-narasi yang bisa dikualifikasi merendahkan jabatan Presiden.

Sama halnya, dengan berlakunya Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-560/S.MBU/10/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 Perihal Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemilihan Kepala Daerah dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana masih terdapat sejumlah komisaris yang menduduki jabatan diberbagai grup BUMN.

“Langsung atau tidak terindikasi melakukan pelanggaran etika dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk menyerang kehormatan dan kewibawaan pemerintah,” tukasnya.

Matiur menegaskan, kehidupan berdemokrasi perlu dijaga serta memastikan sirkulasi pergantian kekuasaan berakhir dengan baik.

Untuk itu Perkumpulan The Victor Center mendesak Presiden Joko Widodo agar segera melakukan reshuffle kabinet dan Menteri Badan Usaha Milik Negara segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengganti para komisaris yang berada didalam grup Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

“Jika beretika, mundur secara terhormat. Saatnya kita kembali gaungkan clean government & clean corporate yang meletakkan etika dan etos kerja guna melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Salam Keberlanjutan,” tandasnya.***

Red/K.101

Baca Juga :