Palsu! Beredar SPDP KPK Terkait PDAM Bonyolali

Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi beredarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) palsu berlogo dan berstempel KPK, yang menyebutkan tentang dilakukannya penyidikan atas pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana korupsi di Boyolali Jawa Tengah.

Dalam surat yang tertanggal 09 Januari 2024 tersebut, juga dicantumkan nama dan tanda tangan yang mengatasnamakan Direktur Penyidikan KPK.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengklarifikasi, KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa informasi tersebut merupakan rekayasa dan tidak benar.

“Surat palsu ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal tahun 2024, dan tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda,” ucap Ali. Selasa (30/04/2024).

KPK tegas meminta kepada oknum yang membuat ataupun menyalahgunakan surat palsu tersebut untuk segera menghentikan aksinya.

“KPK juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK,” tegas Ali.

Diketahui, Surat Perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) dari KPK yang ditujukan kepada Dirut Perumda Air Minum Tirta Ampera Boyolali Sunarno Ghibon, SE., ini pun sempat beredar luas di media sosial X dan WhatsApp.

“Penyidikan dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah, gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, dan atas dasar pengaduan masyarakat di lingkungan PDAM Boyolali Jawa Tengah,” tulis surat tersebut.

Terdapat pula tulisan basah yang meminta Sunarno datang ke KPK pada 15 Januari 2024. Lalu dibawahnya terdapat tanda tangan basah dan cap KPK atas nama pimpinan KPK, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekutif, selaku penyidik Asep Gunturu Rahayu.

Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku sebagai pegawai atau berkorespondensi dengan identitas KPK, dan melakukan tindakan kriminal pemerasan atau sejenisnya, segera laporkan ke Call Center KPK 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat.***

Red/K.101