Jakarta, Kabariku- Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis M. Nasir ke Tim Jaksa KPK untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
“Tim Penyidik KPK bertempat di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan Tersangka MN selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis pada Tim Jaksa KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (13/9/2023).
Ali menjelaskan pelimpahan dilaksanakan setelah tim Jaksa berpendapat seluruh unsur perbuatan tersangka telah di penuhi tim penyidik sehingga berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap dan siap disidangkan.
Ali merincikan, Tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara untuk empat proyek di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013-2015, sebagai berikut:
1.Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar bukit batu siak kecil;
2.Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar pulau bengkalis;
3.Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar barat duri; dan
4.Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar timur duri.
Dalam perkara ini, lanjut Ali, Tersangka tidak ditahan dan masih menjalani pidana badan dalam perkara sebelumnya.
“Tim jaksa segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru dalam waktu 14 hari kerja,” tegas Ali.
Untuk diketahui, konstruksi perkara yang menjerat M. Nasir berawal saat Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar tender pengadaan proyek pembangunan jalan lingkar timur duri Bengkalis dengan anggaran sebesar Rp203,9 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dan APBD Tahun Anggaran 2013.
Salah satu tersangka dalam kasus tersebut yakni Suryadi Halim (SH) selaku Komisaris PT Rimbo Peraduan (RP), berkeinginan untuk memenangkan tender dan mengerjakan proyek tersebut.
Sebelum proses lelang dimulai, tersangka SH menemui Herliyan Saleh, yang saat itu menjabat sebagai bupati Bengkalis, agar dapat mengkondisikan proses lelang dan memenangkan perusahaan milik SH.
Atas permintaan tersangka SH, Herliyan Saleh kemudian memerintahkan M. Nasir (MN) selaku kepala Dinas PU merangkap PPK, dan Syarifuddin selaku Ketua Pokja agar memenangkan perusahaan milik tersangka SH.
Tersangka SH kemudian memberikan uang sejumlah Rp175 juta untuk MN dan Syarifuddin agar turut memperlancar proses pengondisian lelang dimaksud. Perusahaan milik SH kemudian memenangkan tender dan selanjutnya mengerjakan proyek tersebut.
Namun, saat dilakukan evaluasi terkait realisasi progres pekerjaan maupun volume pekerjaan, ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan isi kontrak.
Atas perbuatannya MN disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***
Red/K.101
Discussion about this post