Jakarta, Kabariku- Sebagai pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya peningkatan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi secara simultan guna menyelamatkan keuangan dan kerugian negara, KPK mengikuti agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Dalam paparannya Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, pengelolaan keuangan negara menjadi aspek terpenting dalam proses penyelenggaraan negara.
Kelancaran pembangunan dapat terhambat jika keuangan negara mengalami ketidakstabilan yang juga berdampak pada penurunan kualitas kehidupan dan ekonomi masyarakat.
“Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan efektif dan transparan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Termasuk pada pemberantasan korupsi, harus dilakukan secara berkesinambungan guna mengoptimalkan penyelamatan keuangan dan aset negara,” kata Firli.
Pada Semester I Tahun 2023, lanjut Firli, KPK terus berkomitmen dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural pemerintah pada program prioritas nasional.
KPK telah menetapkan komitmen terhadap lima dari tujuh program prioritas nasional sebagai bagian integral dari misi pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Komitmen itu diantaranya Survei Penilaian Integritas (SPI), Stranas Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), Asset Recovery, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), dan Survei Integritas Pendidikan. Oleh karenanya, KPK terus berperan untuk mewujudkan tujuan-tujuan strategis melalui upaya-upaya pendidikan, pencegahan, dan penindakan terkait tindak pidana korupsi,” ungkap Firli.
Firli menjelaskan, untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023, KPK melakukan berbagai evaluasi terkait program yang telah dijalankan dari tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan arah kebijakan internal.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap KPK pada semester I tahun 2022, telah selesai 100% dengan status 1 (sesuai rekomendasi) sesuai dengan LHP No.88/LHPt/XIV/12/2022 Tanggal 30 Desember 2022.
Dari hasil tersebut, BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan, sehingga KPK mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2022.
“Laporan keuangan KPK sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, operasional serta perubahan ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” jelas Firli.
Lain dari pada itu, KPK memiliki target komitmen untuk mencapai program prioritas nasional pada Tahun 2023, diantaranya pada program SPI ditargetkan mencapai indeks integritas nasional di angka 74; monitoring Stranas PK ditargetkan terlaksana rencana aksi 100%; sedangkan untuk jumlah perkara TPK telah dieksekusi dari target 120 perkara.
Pada pengembangan SPPT-TI yang terintegrasi dengan aplikasi Sinergi dan SPPT-TI Nasional mendapatkan nilai 3,81 dengan predikat sangat baik, dan survei integritas pendidikan sebagai program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan.
Firli juga menuturkan bahwa selama tahun 2022 KPK terus meningkatkan tiga sasaran strategis yang mengacu pada indikator pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, mulai dari terwujudnya sikap dan perilaku penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat antikorupsi yang diukur melalui Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang nilainya semakin mendekati skor 5 dari (0-5).
Selanjutnya, meningkatnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang antikorupsi diukur melalui SPI dengan hasil rerata indeks integritas nasional dengan nilai 71,9 dan capaian monitoring Stranas PK mencapai 61,6%; meningkatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang diukur menggunakan IKU Sentencing Rate dan Asset Recovery.
Pendidikan
Melalui trisula pemberantasan korupsi, pada Semester I Tahun 2023 KPK terus mengedepankan strategi utama pendidikan sebagai serangkaian program dan kegiatan yang telah dijalankan dalam rangka menanamkan nilai-nilai dan budaya antikorupsi.
Salah satu diantaranya melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK melakukan upaya integrasi pendidikan antikorupsi pada pendidikan formal.
Dalam memetakan kondisi integritas pendidikan, KPK kembali melaksanakan Survei Integritas Pendidikan pada Tahun 2023 dengan target 3.539 satuan pendidikan yang terdiri dari 3.292 sekolah/madrasah pada tingkat dasar hingga menengah, dan 245 perguruan tinggi yang tersebar di 34 provinsi dan 3 klaster sekolah Indonesia yang berada di luar negeri.
Upaya membangun integritas juga dimulai KPK dari level pemerintahan terkecil yaitu desa. Pada tahun 2023, KPK kembali melaksanakan program Desa Antikorupsi. Setidaknya ada 22 calon percontohan desa antikorupsi yang tersebar di berbagai 22 provinsi se-Indonesia. Program ini akan dikembangkan dalam program 10 kabupaten dan 5 kota antikorupsi pada tahun 2024.
Pencegahan
KPK melalui upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup), telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp16,27 triliun pada Capaian Kinerja KPK Semester I Tahun 2023. Capaian ini didapatkan berdasarkan nilai sertifikasi dan penertiban barang milik daerah dan penagihan tunggakan pajak daerah.
Selain itu, KPK juga melakukan koordinasi dan supervisi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terkait penyelamatan keuangan/kekayaan negara/daerah pada penertiban pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Danau Toba. Sektor ini disinyalir menjadi area yang rawan terjadi praktik korupsi karena melibatkan keputusan-keputusan yang memiliki dampak ekonomi dan bisnis yang signifikan.
Melalui persamaan persepsi dan implementasi dari Keputusan Menteri PUPR No 1695/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Toba pada Wilayah Sungai Asahan-Toba. Pasalnya, Danau Toba merupakan satu dari 15 danau prioritas nasional yang harus dilakukan upaya penyelamatan demi menjaga aset-aset di dalamnya.
Sedangkan sampai dengan 30 Juni 2023, KPK mendapati 12% kenaikan terhadap laporan penerimaan gratifikasi dengan jumlah 2.039 laporan dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebanyak 1.819 laporan. Dari laporan tersebut, nilai penetapan gratifikasi yang menjadi milik negara mencapai Rp1.318.099.953.
Penindakan
KPK berhasil memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi atau asset recovery sebesar Rp166,36 miliar sepanjang Semester I Tahun 2023. Perolehan itu didapat dari denda, uang pengganti dan rampasan melalui upaya penindakan yang dijalankan Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti Dan Eksekusi (Labuksi).
Selain itu, KPK juga melakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas barang rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi total senilai Rp58,77 miliar selama Semester I Tahun 2023.
Berdasarkan data penindakan dan eksekusi sepanjang bulan Januari sampai dengan Juni 2023, KPK telah menetapkan 89 orang tersangka melalui 73 kegiatan penyelidikan dan 85 penyidikan. Kemudian terdapat 52 kegiatan penuntutan, serta 63 perkara inkracht. Selama periode ini KPK juga melakukan 100 kegiatan eksekusi.***
Red/K.101
Discussion about this post