Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka dan menyita aset milik Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe, terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), pada Senin, 26 Juni 2023.
KPK menyita 27 aset diantaranya uang tunai senilai Rp. 81.628.693.000,- dan uang senilai USD5.100,- serta uang senilai SGD26.300.
“Merupakan pengembangan dari penanganan tindak pidana korupsi, berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi, terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri melalui keterangannya diterima Kabariku, Senin(26/6/2023) malam.
Firli menyebut, setelah beberapa waktu yang lalu, 3 Kepala daerah di Papua ditangkap KPK, yakni Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omeleng dan Bupati Membramo Tengah Ricky Ham Pagawak.
“Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan keuangan negara melalui asset recovery dalam TPPU, KPK melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik Lukas Enembe,” tutur Firli.
Firli menjelaskan, TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.
“Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh LE,” jelasnya.
Firli mengingatkan, KPK tidak akan segan memiskinkan kepada penyelenggara negara yang korup.
“Kita ingin memberikan pesan dan peringatan kepada para penyelenggara negara bahwa kita akan miskinkan para pelaku korupsi,” tandasnya.***
Red/K.000
Berita Terkait :
Discussion about this post