Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan nonPeraturan Produk Hukum Bawaslu

Regulasi Pengawasan Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Garut Tahun 2024

Garut, Kabariku- Bawaslu Kabupaten Garut menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu, di Hotel Harmoni Garut, Jalan Cipanas Baru, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Selasa, 6 Juni 2023 lalu.

Kegiatan tersebut mengangkat tema Sosialisasi dan Implementasi Produk Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu: Regulasi Pengawasan Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Garut Tahun 2024.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ahmad Nurul Syahid selaku Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi pada Bawaslu Kabupaten Garut mengatakan, dalamkegiatan tersebut pihaknya mengundang beberapa elemen masyarakat, diantaranya mahasiswa, Partai Politik, Perguruan Tinggi dan organisasi lainnya.

“Sosialisasi produk hukum itu, karena tahapan-tahapan sudah berjalan, jadi kita menyampaikan bahwa selain undang-undang no. 7 Tahun 2017, kemudian PKPU yang mengatur teknis, juga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) tentang pola pengawasan setiap tahapan,” jelas Ahmad usai kegiatan. Rabu (7/6/2023).

Maka disampaikan, lanjut Ahmad, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat itu harus terlibat secara langsung, dalam setiap proses tahapan Pemilu.

“Produk Bawaslu itu tidak bisa keluar dari produk yang dihasilkan lembaga lain,” ujarnya.

Ahmad menjelaskan, Perbawaslu tersebut mengiringi produk yang dihasilkan oleh KPU, seperti apabila ada ASN/PNS kalau melanggar, Bawaslu tidak mempunyai ranah untuk memberikan sanksi, tapi sekedar rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Yang memberikan sanksi itu adalah KASN,” imbuhnya.

Output dari kegiatan tersebut, pihaknya diharapkan masyarakat ikut terlibat langsung dalam proses mengawasi, karena kita menyadari secara kuantitas bahwa Bawaslu tidak mungkin mengawasi secara keseluruhan.

Ahmad menyebut, SDM dari Bawaslu sangat terbatas, dimana untuk tingkat Kabupaten hanya 5 orang yang dibantu staf, tingkat kecamatan 3 orang dan tingkat desa hanya 1 orang.

“Jadi kita betul-betul butuh informasi dari semua masyarakat supaya proses Pemilu berjalan dengan lancar tertib dan integritas,” urainya.

Sementara untuk mekanisme pengaduan masyarakat, dijelaskannya, bahwa masyarakat bisa lapor secara langsung ke Bawaslu atau ke Panwaslu setiap tingkatan.

“Minimal memberikan informasi, baik lewat Medsos atau website Bawaslu. Pelapor dipastikan akan dilindungi,” tutup Ahmad.***

Red/K.101