Soroti Pesantren Al Zaytun, KAMMI Jabar Desak Pemerintah Tindak Tegas Penyimpangan Agama oleh Panji Gumilang

Bandung, Kabariku- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Barat menyikapi polemik terhadap penyimpangan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang pimpinan pondok pesantren Al Zaytun. Kemunculan pernyataan dari pimpinan Al Zaytun ini meresahkan dan memprovokasi kemarahan umat.

“Kita lihat dari awal kemunculan shalat id, hingga pernyataan pimpinan pondok pesantren Al zaytun ini sangat meresahkan, bahkan jelas ini memancing keresahan dan kemarahan umat islam khususnya di Jawa Barat,” kata Agung Munandar ketua KAMMI Jawa Barat kepada Kabariku, Kamis (22/6/2023).

Bahkan dalam kesempatan ini KAMMI Jawa Barat berharap pemerintah mengecek secara detail apa yang terjadi di Al Zaytun dan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan.

“Kami berharap pemerintah tidak tinggal diam melihat penyimpangan disana (red-Al Zaytun) bila perlu jika terdapat pelanggaran, baik norma agama, hukum, pemerintah bisa mencabut izin dari aktivitas Ponpes Al Zaytun,” tambah agung

Agung menyebut, sejauh ini beberapa ulama yang tergabung dalam beberapa organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU, Persis maupun lainnya sudah secara tegas mengeluarkan sikap terkait Al Zaytun

“MUI sudah mengeluarkan Fatwa nya tentang penyimpangan disana misal, di Al zaytun pada shalat jumat khutbahnya oleh seorang perempuan ini dalam fatwa MUI saja jelas itu bertentangan dengan syariat Islam, belum lagi tindakan lainnya yang dianggap melecehkan ajaran syariat Islam,” jelas Agung.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik KAMMI Jabar Yusron Hidayat mengatakan, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang merupakan sebuah pelanggaran dan juga penghinaan terhadap agama.

“Kita lihat Panji Gumilang menyebutkan Al Qur’an bukan kalam Allah tapi kalam Rasul, Khutbah Jumat boleh perempuan, dan masih banyak lainnya. Ini jelas penyimpangan dan melecehkan ajaran-ajaran Islam,” tukas Yusron.

Bahkan menurutnya, Panji gumilang dan Al Zaytun harusnya sudah bisa ditangkap pelanggaran pasal 156a KUHP tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

“Pasal 156a KUHP ini bisa dijerat ke Panji gumilang dan Al zaytun karena ini delik umum bukan aduan,” sebut dia.

Dalam pernyataannya, KAMMI Jabar mendorong pemerintah maupun pihak terkait untuk tidak membiarkan kejadian ini kembali terjadi di wilayah Jawa Barat.

“Di pemerintah itu ada unsur pengawasan Yayasan, kok bisa kecolongan? Terlebih pimpinan Al Zaytun sudah lama bahkan memperbaharui izin yayasan artinya pembinaan dan pengawasan tidak berjalan,” kata Agung menambahkan.

Pihaknya pun minta dalam waktu dekat pemerintah segera mengeluarkan keputusan dan tindakan tegas atas kajadian di Al Zaytun.

“Bila ditemukan pelanggaran seperti hukum, pelecehan agama bahkan pembangkanga terhadap negara segera cabut dan bubarkan yayasan maupun pesantren nya,” Ketua KAMMI Jabar menutup pernyataannya.***

Red/K.101