Jakarta, Kabariku- Seperti sudah diagendakan, Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) di Gedung DPR RI, Selasa 21/3/2023) besok.
Rapat digelar untuk membahas transaksi mencurigakan Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilontarkan Menkopolhukam Mahfud MD berdasarkan laporan PPATK.
Sedianya rapat besok akan digelar bersama Menkopohukam Mahfud MD. Namun karena besok Menkopolhukam harus menyertai Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara, maka rapat hanya akan dihadiri Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bersama jajarannya.
Untuk agenda rapat dengan Menkpolhukam terkait dana mencurigakan Rp300 triliun tersebut, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Syahroni mengatakan, diagendakan pada Jumat (24/3/2023) mendatang.
Disiarkan terbuka
Para aktivis 98 yang berhimpun dalam SIAGA 98 berharap, rapat kerja antara DPR RI dengan PPATK Selasa besok disiarkan secara terbuka.
Dalam rilis yang ditandatangani Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin pada 18 Maret lalu, SIAGA 98 menyatakan raker antara Komisi III dengan PPATK besok menjadi perhatian publik.
“Oleh karena itu harus disiarkan secara live dan terbuka sehingga publik dengan jelas mengetahui duduk masalahnya,” ungkap Hasanuddin.
SIAGA 98 pun, lanjutnya, mendukung langkah Komisi III DPR RI yang meminta penjelasan kepada Menkopolhukam dan PPATK terkait Transaksi 300 Triliun tersebut.
Ia berharap, keterangan Kepala PPATK besok dan Menkopolhukam pada Jumat mendatang, akan memperjelas apakah transaksi tersebut berpotensi sebagai perbuatan pidana atau bukan.
“Sebab, hal ini telah menimbulkan interpretasi ‘300 Triliun sebagai transaksi yang berpotensi pidana’, namun klarifikasi dan penyelidikannya tidak dalam ruang lingkup pidana, melainkan administratif di Kemenkeu,” jelasnya.
Surat ke Menkopolhukam belum ditandatangani
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari F- Gerindra, Habiburokhman, menyayangkan batalnya rapat antara Komisi III dengan Menkopolhukam pada Senin (20/3/2023).
Ia menegaskan, sebenarnya anggota Komisi III sudah sangat siap menerima Menkpolhukam pada hari Senin ini.
“Bahkan Menkopolhukam juga menyatakan kesiapannya untuk mengikuti rapat hari ini,” jelasnya.
Namun, lanjutnya, ternyata surat dari pimpinan DPR ke Menko Polhukam belum ditandatangani.
Habiburokhman mengaku, para anggota Komisi III DPR bingung dengan kejadian ini. Dia khawatir masyarakat menilai DPR tidak serius menyikapi transaksi mencurigakan Rp 300 triliun.
Sebelumnya, Menkopolhukam juga menyatakan kesiapannya untuk memenuhi undangan Komisi III DPR RI untuk menjelaskan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun tersebut.
“Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang Rp 300 T di Kemenkeu. Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini,” unggah Mahfud MD di akun Instgramnya, @mohmahfudmd, pada Minggu lalu.
Disebutkannya, pihaknya dan PPATK tidak mengubah pernyataan soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu sejak 2009.
“Sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sekitar Rp 300 T. Saya siap dengan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR. Senin saya stand by, menunggu undangan,” ujarnya.***
Discussion about this post