• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Selasa, Februari 3, 2026
Kabariku
Advertisement
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
  • Dwi Warna
  • Kabar Peristiwa
  • Hukum
  • Kabar Istana
  • Politik
  • Profile
  • Opini
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Seni Budaya
  • Pariwisata
  • Hiburan
  • Teknologi
Home News

Tuntutan Petani Jambi Diterima KLHK, KP-IPO LMND Komitmen Kawal Konflik Agraria dan Advokasi Rakyat

Redaksi oleh Redaksi
5 Februari 2023
di News
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Jakarta, Kabariku- Konflik agraria dan perampasan lahan di Indonesia dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat. Belakangan, konflik serupa terjadi di Desa Betung, Petanang dan Desa Pematang Raman, Jambi, dengan diserobotnya lahan petani oleh PT Ricky Kurniawan Kertapersada.

Hal tersebut disampaikan Presedium Komite Penyelamat Ideologi, Politik, dan Organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (KP-IPO LMND), Mesak Habari, dalam konferensi pers bersama petani di Jakarta, Sabtu (4/2/2023) kemarin.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Konflik agraria dan penyerobotan lahan petani Jambi oleh PT RKK ini sudah berlarut-larut dan belum ada penanganan serius dari pemerintah sebelum ini,” kata Mesak.

RelatedPosts

Presiden Prabowo: MBG, Layanan Kesehatan Gratis dan Pendidikan Perkuat Fondasi SDM dan Kesejahteraan Rakyat

Hasanuddin: Pengembangan Panas Bumi Pangrango Perlu Pendekatan Komprehensif

Dari Integritas ke Meaningful Work, Menaker: Kolaborasi dan Meritokrasi Kunci Perbaikan Layanan TKA

Mesak menambahkan, setelah melakukan aksi jalan kaki menuju Jakarta, dan melakukan orasi politik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, petani sempat membuka perkemahan satu malam sebelum akhirnya diterima untuk audiensi.

Dalam audiensi tersebut jelas Mesak, pihak Kementerian akhirnya mengeluarkan beberapa rekomendasi antara lain; akan berkomitmen melakukan penegakkan hukum terhadap perkebunan yang tidak menjalankan amanat Undang-undang.

“Alhamdulillah kita sangat mengapresiasi pihak Kementerian dalam hal ini Sekjen KLHK karena setelah berdialog mereka komitmen akan melakukan penegakkan hukum kepada perusahaan yang tidak patuh Undang-undang,” tambah Mesak.

Tidak hanya menegakan hukum, Kementerian kata Mesak, juga berjanji akan memfasilitasi pertemukan antar petani dan perusahaan terkait dalam waktu dekat ini serta memberikan akses legal terhadap perhutanan sosial kepada petani.

Mesak mengaku, KP-IPO LMND akan terus mengawal konflik-konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dengan melakukan advokasi-advokasi langsung terhadap rakyat yang tanahnya dirampas paksa baik oleh negara maupun korporasi.

Baca Juga  Sekda Jabar Herman Suryatman Minta Kabupaten - Kota Simulasi Gempa Megathrust

Karena menurutnya, ketimpangan yang terjadi di Indonesia sedikit banyak disokong oleh minimnya kepemilikan atas lahan oleh petani akibat tingginya angka perampasan.

Hal tersebut tambah Mesak, diperparah lagi oleh peran negara yang belakangan terus menerus membuka ruang investasi sehingga banyak mengalih fungsikan lahan dari pertanian ke industri.

“Jambi ini bukan konflik agraria satu-satunya. Yang terbaru juga terjadi di Siantar, Sumatera Utara, di Manado, di Jawa dan wilayah-wilayah lain. Dalam konflik-konflik ini petani selalu di represi,” jelas Mesak.

Suasana haru sempat mewarnai konferensi pers ketika Ani seorang ibu salah satu petani menyampaikan keluh kesahnya selama melakukan aksi jalan kaki hingga tuntutan-tuntutannya didengar pemerintah.

“Kami sangat berterimakasih sudah dikawal KP-IPO LMND. Tanpa keterlibatan mereka, saya tidak tahu apakah tuntutan kita bisa didengar atau tidak. Saya juga ingin seperti warga negara yang lain, hidup bahagia dan punya tanah,” katanya sambil menahan isak tangis.

Saat dikonfirmasi secara bersamaan, koordinator lapangan aksi, Cristian Napitupulu turut mengapresiasi antusiasme massa LMND yang ikut serta aksi jalan kaki dari Serang menuju Jakarta.

Cristian mengaku, tanpa dorongan dan solidaritas massa sekawan, apa yang menjadi tuntutan petani akan sulit diakomodir pemerintah.

“Kami sangat berterimakasih kepada LMND yang sudah ikut mengawal. Perjuangan ini tidak segera turun tangan, penuh derita dan air mata. Sebuah pilihan yg harus dilakukan petani karena pemerintah,” ucapnya.

Cristian pun berharap, janji yang diutarakan pemerintah dapat direalisasikan supaya kriminalisasi terhadap petani dapat dihentikan dan reforma agraria bisa ditegakkan untuk petani.***

Red/K.101

BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: KLHKkonflik agraria dan perampasan lahan di IndonesiaKP-IPO LMNDPT Ricky Kurniawan KertapersadaWarta Pemilu
ShareSendShareSharePinTweet
ADVERTISEMENT
Post Sebelumnya

Courtesy Call dengan Kepala Staf AD Jepang, Kasad Bahas Kerja Sama Militer Hingga Penanggulangan Bencana

Post Selanjutnya

Ngopbar Sersan, DPD IKAL Jabar Soroti Ancaman Nyata Pancasila di Era Digitalisasi dan Globalisasi

RelatedPosts

Presiden Prabowo: MBG, Layanan Kesehatan Gratis dan Pendidikan Perkuat Fondasi SDM dan Kesejahteraan Rakyat

3 Februari 2026

Hasanuddin: Pengembangan Panas Bumi Pangrango Perlu Pendekatan Komprehensif

3 Februari 2026
Menaker Yassierli pada Forum Diskusi Layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di BBPKK Bandung Barat 2

Dari Integritas ke Meaningful Work, Menaker: Kolaborasi dan Meritokrasi Kunci Perbaikan Layanan TKA

3 Februari 2026
Tim Anti Korupsi Daerah (TAKD) melaporkan Bupati Manggarai Timur atas dugaan gratifikasi ke KPK. (Foto: Dok. Pribadi)

Dugaan Gratifikasi Dana BOS Mencuat, Bupati dan Kadis PPO Manggarai Timur Dilaporkan ke KPK

3 Februari 2026

BGN Beri “Kartu Kuning” ke SPPG Pelanggar SOP Usai Kasus Keracunan MBG

2 Februari 2026
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. (Foto: Humas KPK)

KPK Minta Anggaran Khusus OTT Dinilai Tidak Tepat, Ini Penjelasannya

2 Februari 2026
Post Selanjutnya

Ngopbar Sersan, DPD IKAL Jabar Soroti Ancaman Nyata Pancasila di Era Digitalisasi dan Globalisasi

Jadi Tuan Rumah Event Olah Raga Internasional Tahun Keberuntungan UMKM Kembali Bersinar

Discussion about this post

KabarTerbaru

Presiden Prabowo: MBG, Layanan Kesehatan Gratis dan Pendidikan Perkuat Fondasi SDM dan Kesejahteraan Rakyat

3 Februari 2026

Pemkab Garut Raih Penghargaan dari Bea Cukai Tasikmalaya

3 Februari 2026

Bupati Garut bersama Forkopimda Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Bogor

3 Februari 2026

Hasanuddin: Pengembangan Panas Bumi Pangrango Perlu Pendekatan Komprehensif

3 Februari 2026
Menaker Yassierli pada Forum Diskusi Layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di BBPKK Bandung Barat 2

Dari Integritas ke Meaningful Work, Menaker: Kolaborasi dan Meritokrasi Kunci Perbaikan Layanan TKA

3 Februari 2026
Presiden Prabowo Subianto

Prabowo Tegaskan Kepala Daerah Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat

3 Februari 2026
Maroef Sjamsoeddin/MIND ID

Jejak Karier Maroef Sjamsoeddin, Purnawirawan TNI AU yang Kini Memimpin MIND ID

3 Februari 2026
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama siswa SMA

Pemprov Jabar Tegaskan Bantuan Pendidikan Sekolah Swasta Tetap Ada di 2026

3 Februari 2026
Tim Anti Korupsi Daerah (TAKD) melaporkan Bupati Manggarai Timur atas dugaan gratifikasi ke KPK. (Foto: Dok. Pribadi)

Dugaan Gratifikasi Dana BOS Mencuat, Bupati dan Kadis PPO Manggarai Timur Dilaporkan ke KPK

3 Februari 2026

Kabar Terpopuler

  • dok. BNN RI

    BNN Gagalkan Peredaran 100 Kg Sabu di Aceh Timur, Satu Kurir Diamankan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sayuti Abubakar, Wali Kota Lhokseumawe Nahkodai Alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengenal Tujuh  Anak Try Sutrisno: Dari Jenderal, Dosen, hingga Psikolog di Amerika Serikat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • AMPPIBI Apresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tetapkan Empat Tersangka Baru Korupsi Dana BOS Mts di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Bahas Revisi UU KPK hingga Oligarki 9 Naga

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Interpol Resmi Terbitkan Red Notice, Polri Intensifkan Perburuan Riza Chalid

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Jarang Terungkap, Inilah Orang Tua dan Tiga Saudara Kandung Menlu Sugiono Beserta Pekerjaannya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Kabariku

Kabariku.com Terverifikasi Faktual Dewan Pers dan telah mendapatkan Sertifikat dengan nomor: 1400/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

Kabariku

SOROTMERAHPUTIH.COM BERITAGEOTHERMAL.COM

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 Kabariku.com

Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan

© 2025 Kabariku.com