Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat: Kuasa Tuhan Bikin DPR Lambat Bahas Akhirnya PERPPU Batal Demi Konstitusi

Jakarta, Kabariku- Polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Pasalnya peraturan itu menjadi penting karena mempengaruhi banyak hal terkait dengan kalangan pekerja.

DPR menunda pengesahan Perppu Cipta Kerja setelah akhir masa reses 13 Maret 2023, lalu.

Artinya, anggota DPR sebenarnya tidak punya alasan yang cukup kuat untuk menerima Perppu Cipta kerja sebagai UU.

Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat mengungkapkan hal tersebut dan sampaikan rasa syukurnya atas terkabulnya harapan kaum buruh.

“Alhamdulillah ternyata Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan harapan kaum buruh Indonesia sehingga PERPPU Cipta Kerja gagal untuk disidangkan dalam Sidang Paripurna DPR,” ungkap Jumhur kepada kabariku. Minggu (19/2/2023).

Menurutnya, Dengan batalnya PERPPU Ciptaker tersebut maka PERPPU itu otomatis Batal Demi Konstitusi.

“Dan agar bisa dimengerti oleh seluruh rakyat maka Presiden harus segera mencabutnya dan menyatakan bahwa UU. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali,” tegasnya.

Jumhur menuturkan, Kejadian ini sangat disyukuri oleh kaum buruh Indonesia, karena Tuhan Yang Maha Kuasa telah membuat DPR lengah atau lupa sehingga tidak bisa mensahkannya dalam Sidang Paripurna DPR dalam masa sidang yang berakhir 16 Februari lalu.

“Setelah gagal mensahkan maka Presiden dan DPR harus segera memulai proses dari awal lagi yaitu mengundang partisipasi masyarakat dalam rangka menjalankan perintah MK yaitu perbaikan UU Cipta Kerja tersebut,” cetusnya.

Adapun perbaikan itu, lanjut Jumhur, harus disahkan DPR paling lambat tanggal 25 November 2023, mengingat keputusan MK pada 25 November 2021 batas waktu perbaikannya hanya 2 tahun.

Mewakili kaum buruh Indonesia, Jumhur berharap, setelah UU Cipta Kerja berlaku kembali maka Presiden membuat PERPPU ulang yang isinya hanya 1 (satu) pasal saja, yaitu mencabut UU Cipta Kerja dan menyatakan berlakunya kembali semua UU yang diubah dalam UU Cipta Kerja ini.

“Artinya bagi kaum buruh Indonesia, yang akan berlaku adalah UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tandas Jumhur.***

Red/K.101